kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Luhut: Kurang lebih 2 juta data kasus corona belum masuk, efeknya ke positivity rate


Jumat, 05 Februari 2021 / 17:31 WIB
Luhut: Kurang lebih 2 juta data kasus corona belum masuk, efeknya ke positivity rate
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, kurang lebih dua juta data kasus corona belum dientry. Efeknya: angka positivity akan naik.


Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masalah data kasus corona atau Covid-19 masih belum kelar. Ini terungkap langsung dari penjelasan Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covis-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan data kasus corona atau COVID-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dampak dari belum terintegrasi data ini, tak menutup kemungkinan penambahan kasus corona akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Jumat (5/2): Tambah 11.749 kasus baru, taati prokes

"Saya laporkan juga, ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual  Kamis (4/2) kemarin.

Target Luhut masalah sinkronisasi data lewat aplikasi Peduli Lingkungan Kominco ini akan selesai pertengahan Februari 2021.

"Pak Wamenkes,  Anda harus lihat bahwa data yang dientry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda. Sekarang berharap lagi diproses, 2 juta data kurang lebih ini kita harap bisa selesaikan dalam 2 minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," jelas Luhut.

Baca Juga: Riset sebut ketimpangan vaksinasi global bisa rampas ekonomi hingga US$ 9,2 triliun

Masalah data memang masih menjadi beban dalam penanganan corona ataiu Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Presiden Jokowi dan Luhut pada pekan lalu melaporkan masih ada perbedaan data kasus corona antara data pemerintah Pusat dan Daerah.

Ridwan Kamil dalam diskusi dengan media, Kamis (4/2) menyebutkan bahwa sejak September 2020 sampai saat ini masih ada perbedaan data angka kasus corona antara Jabar dan pemerintah pusat, khususnya atas data kasus harian. 

Hasil telisik Ridwan Kamil data kasus lama tercampur dalam data yang dilaporkan pemerintah pusat.

Emil, panggilan karib Ridwan Kamil lantas mencontohkan tambahan kasus COVID-19 di Jabar pada 27 Januari 2021. Saat itu, data Kemenkes melaporkan kasus corona harian Jabar bertambah 3 ribu lebih dan jadi yang tertinggi di Indonesia.

Namun, setelah dicek, ternyata 2 ribu kasus yang diumumkan merupakan data lama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×