Luhut Bantah Terlibat atau Ada Kepemilikan di Perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Kamis, 04 Desember 2025 / 12:30 WIB

ILUSTRASI. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan membantah memiliki keterlibatan atau kepemilikan di perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah memiliki keterlibatan atau kepemilikan di perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sebagaimana diketahui, perusahaan tersebut dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan akibat hilangnya tutupan hutan di kawasan konsesi sekitar Danau Toba, yang memicu banjir bandang, longsor, kekeringan, serta terganggunya tata air.

Konsesi TPL juga tumpang tindih dengan lahan ulayat sehingga memunculkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat, yang merasa hak mereka belum pulih meskipun sebagian hutan adat telah diakui negara.

“Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik mengenai tuduhan bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan memiliki keterlibatan atau kepemilikan di perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), Informasi tersebut adalah tidak benar,” tutur Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Jordi Mahardi, dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Jodi menambahkan, bahwa Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari. Ia menegaskan, setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan Luhut yang berkaitan dengan perusahaan tersebut merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar.

“Sebagai pejabat negara, Bapak Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” ungkapnya.

Untuk itu, Jodi menghimbau kepada seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat.

“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” tandasnya.