Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengutamakan calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun depan yang akan didominasi lulusan baru atau fresh graduate.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, ia secara khusus sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membicarakan pengadaan anggaran CASN 2024.
Dia juga telah menyampaikan kepada bendahara keuangan negara bahwa besaran pengadaan CASN 2024 akan lebih besar untuk menyerap kebutuhan lulusan baru.
Lebih lanjut, dari hasil pertemuan tersebut, Sri Mulyani merekomendasikan agar pihaknya memetakan lebih detail antara kebutuhan pengadaan PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan. Baru setelahnya Sri Mulyani bisa memperhitungkan besaran pengadaan anggarannya.
Baca Juga: Menpan-RB: Seleksi CPNS Tidak Bisa Titip Anak, Saudara, Keponakan
“Kita menyampaikan rencana rekrutmen 2024 yang masih akan dipetakan terkait terutama yang fresh graduate. Karena usulan menyelesaikan PPPK juga akan jalan, tapi menampung fresh graduate ini sedang dikaji. Itu jumlah yang lebih besar dibanding 2023 dan keuangannya nanti akan dihitung,” tutur Anas kepada awak media di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (22/11).
Sebelumnya, Anas menyampaikan pemerintah membuka lebih banyak lowongan fresh graduate untuk mendapatkan talenta yang memiliki keahlian terkini, sehingga dapat mendukung upaya reformasi birokrasi pemerintah.
"Memang (seleksi CPNS) tidak bisa memenuhi harapan publik yang besar. Karena ASN bukan lembaga penampung pengangguran," kata dia, ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (9/11).
Dia mencontohkan, saat ini pemerintah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang piawai dalam urusan teknologi informasi. Kebutuhan ini selaras dengan fokus pemerintah untuk memperkuat keamanan siber nasional.
Baca Juga: ASN Pindah ke IKN Mulai Maret 2024, Pemerintah Rumuskan Insentif
"Selama ini kita ngomong digital, tapi pengamanan datanya tidak diurus," ujarnya.
Selain teknologi informasi, pemerintah juga membutuhkan talenta yang paham dengan pariwisata nasional. Anas bilang, pemerintah saat ini fokus menggarap 5 destinasi wisata super prioritas, namun SDM yang terlibat masih belum maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News