kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.663.000   -6.000   -0,22%
  • USD/IDR 16.917   7,00   0,04%
  • IDX 9.075   42,82   0,47%
  • KOMPAS100 1.256   8,05   0,64%
  • LQ45 889   7,35   0,83%
  • ISSI 330   0,23   0,07%
  • IDX30 452   3,62   0,81%
  • IDXHIDIV20 533   4,12   0,78%
  • IDX80 140   0,85   0,61%
  • IDXV30 147   0,15   0,10%
  • IDXQ30 145   1,19   0,83%

LKPP tambah e-commerce di e-catalog


Kamis, 26 Mei 2016 / 16:33 WIB
LKPP tambah e-commerce di e-catalog


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggandeng empat pelaku usaha industri digital atawa e-commerce lokal untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan e-katalog.

Sejumlah e-commerce yang diajak bekerja sama dalam aplikasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni, AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id.

Pada Kamis (26/5) ini, LKPP dan industri digital lokal tersebut menandatangani fakta integritas terkait kerja sama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atawa e-procurement lewat katalog elektronik alias e-katalog.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengatakan, sejatinya bergabungnya e-commerce lokal dalam e-katalog telah dilakukan sejak 2015. Industri digital yang pertama masuk ke dalam sistem tersebut yakni Bhineka.com.

Dia mengatakan, realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog pada 2015 totalnya mencapai Rp 31,1 triliun, dengan nilai transaksi yang diperoleh Bhineka.com sebesar Rp 806 miliar . "Kami berharap angkanya akan naik terus dari tahun ke tahun," kata Agus.

Menurut Agus, penandatangan fakta integritas ini diharapkan dapat menjaga pelaksanaan sistem e-katalog sesuai dengan ketentuan yang ada. "Integritas sumber daya manusia merupakan pilar yang harus kami jaga, kami berharap pelaksana pengadaan tidak tergoda iming-iming atau terganggu dengan ancaman-ancaman," ujar dia.

Hadir dalam acara ini Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×