CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Lebih 300 kepala daerah terkena kasus korupsi


Rabu, 23 Oktober 2013 / 20:43 WIB
Lebih 300 kepala daerah terkena kasus korupsi
ILUSTRASI. Ketahui 4 Manfaat Masker Bengkoang untuk Wajah, Apa Saja?


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

MEDAN. Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye oleh investor atau pengusaha.

"Kepala daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan gaji yang diterimanya dari negara tanpa melakukan korupsi ataupun kongkalikong dengan pengusaha," ujar Marzuki Alie dalam kuliah umumnya di Universitas Negeri Medan, Rabu (23/10/2013).

Marzuki menjelaskan, dari 500-an lebih kepala daerah, sudah lebih dari 300 yang terkena kasus korupsi. Yang belum tertangkap karena nasib saja, karena yang lain apes.

Gaji kepala daerah taruhlah rata-rata Rp 50 juta, yang artinya selama 5 tahun rata-rata mendapatkan gaji Rp 3 miliar, pendapatan itu tanpa jajan, tanpa sedekah, tanpa makan maupun lain-lainnya.

"Sementara untuk pemenangan rata-rata butuh biaya misalnya Rp 10-20 miliar. Terus darimana mereka mengembalikannya? Pastinya kalau tidak korupsi, ya mereka harus memberikan berbagai konsensi bagi investornya,” ujarnya.

Hal itulah, lanjut Marzuki, yang menyebabkan berbagai sumber kekayaan alam pun terjual oleh berbagai kebijakan kepala daerah yang harus membayar investasi dari para investor yang telah membantunya memenangkan pilkada.

”Itulah mengapa sumber daya alam banyak dikuasai oleh orang-orang yang punya uang. Begitu menang, sumber daya alam itu pun habis dibagi. Kepala daerah berkuasa paling lama dua periode, tapi izin pengelolaan yang sumber dayanya bisa diberikan sampai 20 tahun. Makanya jangan heran kalau sumber daya alam kita kini dikuasai oleh para pengusaha asing seperti dari China, India, Taiwan dan sebagainya,” imbuhnya.

Marzuki Alie pun meminta kepada para mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan untuk memilih pemimpin yang benar-benar jelas kriteria dan rekam jejaknya. Rakyat lah tegas Marzuki yang harus tahu bagaimana pemimpinnya.

“Pemimpin yang korup dan tidak bermartabat membuat banyak masalah. Perjalanan bangsa ditentukan oleh seorang pemimpin maka memilih pemimpin jangan hanya yang tenar karena publikasi, tidak tahu kinerja dan latar belakangnya,” katanya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×