Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pembangunan infrastruktur sampai dengan pertengahan masa jabatan Presiden Joko Widodo masih menghadapi ganjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pertengahan masa pemerintahan Jokowi- JK yang dilakukan Bappenas di bidang infrastruktur, diketahui masih ada proyek infrastruktur yang berlabel merah, alias pelaksanaannya mandek atau belum sesuai harapan.
Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas kepada KONTAN mengatakan, ganjalan pelaksanaan proyek tersebut salah satunya, masih disebabkan masalah klasik yakni pendanaan.
Walaupun Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya sudah menrealokasi anggaran subsidi BBM untuk anggaran infrastruktur, langkah tersebut belum cukup dalam menutupi anggaran pembangunan infrastruktur. "Selain masalah pendanaan juga kesiapan proyek yang belum matang," katanya pekan ini.
Adang Saf Ahmad, Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, salah satu proyek infrastruktur yang berlabel merah dan belum jalan baik karena terkendala biaya adalah irigasi.
Selama lima tahun ini, pemerintah menargetkan, bisa membangun sarana irigasi baru berkapasitas satu juta hektare. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana irigasi baru tersebut mencapai Rp 40 triliun per tahun.
Naas, dari total kebutuhan anggaran tersebut sampai saat ini alokasi yang bisa disediakan hanya mencapai Rp 12 triliun per tahun. anggaran itu pun tidak murni untuk pembangunan sarana irigasi baru saja, tapi juga untuk rehabilitasi. Alhasil sampai dengan pertengahan masa jabatan Pak Presiden pun, total irigasi yang terbangun baru mencapai 287.000 hektare.
Selain di sektor irigasi, kendala pembangunan infrastruktur juga dialami oleh sektor pemukiman. Sri Hartoyo, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, kendala tersebut dialami dalam pengentasan pemukiman kumuh dari yang pada awal pemerintahan Presiden Jokowi masih 10% menjadi 0% pada 2019 nanti. Saat ini, pengentasan pemukiman kumuh baru mencapai 25% dari target.
Basuki Hadimuljono, Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, permasalahan anggaran memang masih mewarnai pembangunan infrastruktur.
Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya, dari total anggaran sebesar Rp 930 triliun yang diperlukan untuk membangun infrastruktur sesuai yang ditargetkan dalam RPJMN 2014- 2019, sampai saat ini alokasi yang tersedia baru mencapai Rp 380 triliun. "Kemarin sempat dikurangi bahkan, tapi target belum diubah," katanya.
Prioritas
Melihat kondisi tersebut Wismana mengatakan, pemerintah akan berupaya mencari penyelesaian. Salah satu penyelesaian akan dilakukan dengan membuat prioritas kerja pembangunan infrastruktur.
Dengan prioritas kerja tersebut, pemerintah akan fokus dalam menyelesaikan proyek yang sudah jelas selesai dan perkembangannya bagus terlebih dahulu. Kalau itu selesai, pemerintah akan fokus selesaikan proyek yang dampaknya ke kegiatan ekonomi besar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
