Reporter: Noverius Laoli | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan bisa melakukan swasembaga garam tahun ini. Ini lebih cepat dibanding waktu yang ditargetkan pemerintah yakni tahun 2017.
Untuk mencapai swasembada garam tahun ini, penambahan luas lahan untuk memproduksi garam mutlak diperlukan.
Saat ini, KKP telah mendapatkan lahan menganggur seluas 5.000 hektare (ha) di Bayuwangi, Jawa Timur. Lahan itu belum digarap dan siap diberikan kepada investor yang tertarik dan memenuhi syarat pada tahun ini.
Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan, KKP tengah mencari investor untuk lahan di Bayuwangi tersebut. Rencananya, pada tahun ini lahan tersebut sudah bisa digarap sehingga mempercepat upaya terwujudnya swasembada garam.
Bila lahan tersebut dapat dioperasikan, maka akan ada potensi tambahan produksi garam sebanyak 600.000 ton. "Itu bisa tercapai bila per hektare bisa menghasilkan 120 ton," ujar Sudirman, Kamis (5/3).
Sudirman mengatakan, pada tahun 2015, KKP menargetkan produksi garam sebanyak 4 juta ton. Adapun kebutuhan garam untuk konsumsi sebanyak 2 juta ton, sementara kebutuhan garam untuk industri sekitar 1,9 juta.
Produksi garam dalam negeri, lanjut Sudirman, juga telah bisa memenuhi kualitas untuk garam industri, seperti pembuatan kertas dan kaca.
Sudirman optimistis target swasembaga garam pada tahun 2015 yang ditargetkan KKP bisa tercapai. Apalagi PT Garam telah mendapat suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 300 miliar untuk meningkatkan produksi garam nasional. Kendati begitu, menurut Sudirman, tetap dibutuhkan kerja sama dari para produsen garam untuk terus meningkatkan produksinya.
Mantan Menteri KKP Fadel Muhammad yang juga Ketua Yayasan Garam dan Ketua Komisi XI DPR ini mengatakan, dia mendukung KKP mewujudkan swasembada garam di Senayan. Selama ini, papar Fadel, masalah utama mengapa Indonesia tidak bisa swasembada garam karena adanya pihak-pihak yang menginginkan impor garam. "Padahal kita sebenarnya tidak perlu impor, karena lahan kita luas," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News