/2026/10/21/271876563.jpg "LAB 45 Soroti Sentralisasi Anggaran Prabowo, Transfer ke Daerah Turun Jadi 18%")
Reporter: Genta Disa | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai kecenderungan sentralisasi kewenangan dan anggaran.
Pergeseran alokasi ke program-program unggulan pemerintah dinilai berisiko mengurangi dukungan terhadap layanan publik dan kapasitas pemerintah daerah.
Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pergeseran anggaran tersebut berdampak pada sejumlah fungsi penting, mulai dari pendanaan daerah hingga perlindungan korban kekerasan dan komunikasi pemerintah.
Baca Juga: Kemlu Belum Terbitkan Travel Warning ke Eropa, WNI Diminta Waspada
"Negara tidak sedang absen. Ia hadir besar-besaran di panggung program, tetapi menipis di ruang-ruang tempat warga sebenarnya hidup, dana daerah yang dijamin rumus undang-undang, layanan bagi korban kekerasan, dan kesediaan mendengar ketika bencana datang. Dalam desain yang memusat, yang paling mudah dipangkas selalu yang paling tidak terlihat," ujar Jaleswari dalam media briefing LAB 45, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan evaluasi LAB 45, porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari 24,7% pada 2025 menjadi 18% dalam APBN 2026. LAB 45 menyebut penurunan tersebut sebagai yang terbesar secara tahunan dalam dua dekade terakhir.
Di tengah penurunan alokasi tersebut, pemerintah menganggarkan pembayaran bunga utang sebesar Rp 599,4 triliun. Sementara itu, sebanyak 153 pemerintah daerah tercatat tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
LAB 45 juga menyoroti peningkatan belanja pertahanan. Realisasi belanja fungsi pertahanan pada 2025 mencapai Rp 348,58 triliun, seiring dengan peresmian 366 satuan baru TNI.
Baca Juga: Rupiah Tertekan Hingga CDS Naik Membayangi Ruang Pembiayaan Fiskal Pemerintah
Namun, menurut evaluasi lembaga tersebut, pengadaan pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15 yang telah direncanakan sebelumnya belum memiliki kontrak.
Jaleswari menilai penyaluran program kesejahteraan juga semakin terpusat melalui rantai komando.
Keterlibatan aparat dalam pembangunan gerai koperasi dan pengelolaan dapur gizi, menurut dia, berisiko menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat, bukan sebagai subjek dalam penyelenggaraan layanan publik.
"Ia juga mengikis dua hal sekaligus, kemampuan inti aparat dan kapasitas lembaga sipil yang semestinya tumbuh untuk mengerjakan tugas itu," ungkapnya.
Anggaran perlindungan perempuan dan komunikasi pemerintah
LAB 45 turut menyoroti alokasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Pagu indikatif kementerian tersebut untuk 2027 disebut turun menjadi Rp 187 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran 2025 sebesar Rp 282 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Pesantren, dari Pendidikan hingga Pemberdayaan Ekonomi
Penurunan anggaran itu menjadi perhatian di tengah tingginya kasus kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender pada 2025.
Sebaliknya, anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada 2027 disebut meningkat 77 kali lipat menjadi Rp 1,954 triliun.
Kenaikan tersebut terjadi ketika jumlah kasus kekeliruan komunikasi di tingkat kepresidenan, menurut data yang dipaparkan LAB 45, meningkat dari 32 menjadi 48 kasus.
Jaleswari menilai peningkatan anggaran komunikasi tidak otomatis memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Kepercayaan dirawat dari sesuatu yang lebih murah sekaligus lebih sulit, kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya," tuturnya.
Di sisi lain, indikator makroekonomi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada kuartal II-2026 dan inflasi September 2026 sebesar 3,28%.
Namun, LAB 45 menilai stabilitas makroekonomi perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan dan penguatan layanan publik hingga ke daerah.
Baca Juga: Tekanan CDS & Yield Global Meningkat, Pemerintah Perlu Cermat Mengatur Strategi Utang
Untuk mengoreksi arah kebijakan dalam tiga tahun tersisa masa pemerintahan, LAB 45 mengusulkan empat parameter yang perlu dievaluasi dalam 12 bulan ke depan.
Pertama, memastikan kepastian alokasi DAK Fisik bagi setiap daerah dalam Peraturan Presiden tentang APBN 2027.
Kedua, menunda pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) baru.
Ketiga, mengaitkan anggaran Bakom dengan penerapan protokol komunikasi krisis. Keempat, menetapkan batas bawah anggaran perlindungan perempuan agar layanan bagi kelompok rentan tetap terjaga.
"Indonesia Emas 2045 tidak diukur dari seberapa besar negara tumbuh di pusat, tetapi dari seberapa jauh ia sampai kepada warga yang paling jauh dari pusat," tutup Jaleswari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
