Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu bentuk pembiayaan kreatif (creative financing) dalam pembangunan telah ada sejak lama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sejatinya telah mengakomodasi dan memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) menerbitkan obligasi sebagai bentuk pembiayaan anggarannya.
Baca Juga: Banyak kasus penipuan perumahan berkedok syariah, ini langkah Kementerian PUPR
Kendati begitu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menilai, masih minim pemda yang betul-betul siap menerbitkan obligasi daerah lantaran tak memahami instrumen tersebut secara menyeluruh.
“Kita terus mendorong creative financing oleh pemda. Yang paling kita dorong sebenarnya skema KPBU (Kerja sama pemerintah badan usaha). Kalau obligasi daerah, biasanya dilakukan daerah yang sudah betul-betul siap,” tutur Astera.
Kesiapan yang dimaksud Astera, terutama soal pemahaman pemda sendiri terhadap instrumen obligasi daerah. Ia menilai, belum banyak pemda yang mengetahui secara mendalam soal obligasi daerah mulai dari proses penerbitan, prasyarat, dan penggunaannya dalam pembiayaan.
Baca Juga: Bank Banten (BEKS) Mau Rights Issue, Ada Asuransi Borong Saham Duluan
“Transparansi daerah harus betul-betul tinggi karena misalnya, harus melakukan public expose, atau roadshow kalau memang dibutuhkan,” sambung dia.
Pemahaman yang memadai mengenai obligasi daerah juga tak hanya harus dimiliki oleh pemda, melainkan juga oleh DPRD dan para stakeholders di daerah yang terlibat.
Seluruh pemangku kepentingan di daerah harus siap terbuka soal anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar dapat dipercaya oleh para investor pemegang obligasi daerah ke depannya.
“Butuh tahapan karena daerah belum terbiasa. Makanya kami dorong agar mereka lebih siap melalui sosialisasi, rapat koordinasi bersama (pempus dan pemda), dan kami juga diundang untuk memberi penjelasan pada DPRD,” kata Astera.
Baca Juga: Penjualan properti Lippo Karawaci (LPKR) naik 23% di Q4 2019
Adapun, Astera sebelumnya menyebut Jawa Tengah merupakan daerah yang sudah paling siap untuk menerbitkan obligasi daerah bahkan sejak awal 2019 lalu. Selanjutnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Bogor. Namun, sampai saat ini belum juga ada obligasi daerah yang “pecah telur”.
“Ini memang bukan pekerjaan mudah (bagi daerah). Butuh effort luar biasa sehingga kita dorong pemda dan DPRD terus dan kita lihat terus kesiapan daerah-daerah ini,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
