Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan adanya peningkatan kasus harian Covid-19 akibat varian Delta di Indonesia, Lembaga pemeringkat The Standard and Poor’s (S&P) masih mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada outlook negatif.
Bukan tanpa alasan, lembaga tersebut khawatir peningkatan kasus harian ini akan memperlambat kinerja perekonomian Indonesia. Ini tentunya akan menjadi beban lebih terhadap performa fiskal pemerintah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, untuk mengurangi berat beban fiskal yang dipikul, pemerintah saat ini bisa memberikan ruang fiskal yang ada untuk fokus pada anggaran yang berhubungan dengan penanganan kesehatan.
“Seperti contohnya, anggaran khusus kesehatan, kemudian perlindungan sosial untuk memberi bantalan bagi perekonomian rakyat, serta insentif yang tepat sasaran,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (22/7).
Baca Juga: S&P prediksi defisit APBN 2021 bakal melebar, begini komentar Kemenkeu
Bhima juga sadar, bahwa outlook negatif ini bisa memberi beban bagi bunga utang Indonesia. Namun, pemerntah bisa menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terlebih dahulu. Per Juni 2021 saja, masih ada sekitar Rp 136 triliun SILPA yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah.
Tak hanya itu, pemerintah juga harusnya memiliki kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan non penarikan Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi saat ini Indonesia turun kelas ke negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income country).
Bukan hal yang perlu dibanggakan, tetapi setidaknya ada hal manis yang bisa dikecap dalam hal banyak lembaga kreditur bilateral dan multilateral yang menawarkan pinjaman dengan bunga murah, atau lebih rendah dari SBN. Dan pemerintah bisa memanfaatkannya untuk saat ini.
Untuk pulih dan memperbaiki outlook utang, Bhima mengatakan kuncinya ada di penanganan pandemi yang lebih ketat dan cepat untuk menurunkan kasus harian. Pasalnya, kalau tidak ada, beban fiskal pemerintah tetap akan bertambah.
Baca Juga: BI optimistis pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dari titik tengah 3,9%
Bahkan, Bhima memperkirakan defisit fiskal berisiko melebar antara 5,7% PDB hingga 6,5% PDB. Pasalnya, kalau kasus harian masih tinggi dan ada PPKM ketat terus, maka penerimaan negara dan belanja negara akan terpengaruh.
Bila Indonesia pulih lebih cepat pun, Bhima yakin setidaknya di tahun 2022, lembaga S&P akan meningkatkan outlook Indonesia dari negatif menjadi stabil.
Selanjutnya: Anggaran perpanjangan stimulus ketenagalistrikan diperkirakan Rp 4,97 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
