kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,65   -6,71   -0.72%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

KSPI tolak terlibat pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja


Kamis, 15 Oktober 2020 / 12:15 WIB
KSPI tolak terlibat pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja
ILUSTRASI. Massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dengan begitu maka, ditegaskan Said Iqbal ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.

"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegas Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (15/10).

Baca Juga: Polri kumpulkan Rp 3,27 miliar dari denda Operasi Yustisi Protokol Covid-19

Dinilai jika pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, Said Iqbal mendugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Adapun mengenai sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, disebutnya terkesan seperti sedang kejar setoran.

Said Iqbal mengatakan bahwa buruh sendiri merasa dikhianati. Ia juga menyebut bahwa tidak benar bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujarnya.

Baca Juga: Prabowo yakin kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja didanai asing

Maka, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan  ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Selanjutnya: Ini peluang bisnis baru yang menjanjikan saat pandemi, penasaran?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×