Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Internux mengkritik rencana perdamaian yang diajukan. Meski demikian Internux bergeming, enggan merevisi rencana perdamaian.
Akumulasinya, besok Selasa (30/10) pemungutan suara atas rencana perdamaian akan digelar. Nasib Internux akan benderang: pailit atau homologasi.
Sementara kritik atas rencana perdamaian datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kuasa hukum Kominfo Nasrullah Nawawi dari Kantor JSLG Consulting menilai rencana perdamaian tak memberikan kepastian hukum soal pembayaran utang Internux.
Internux mengategorikan enam jenis utang: usaha; afiliasi; provider tower; Biaya frekuensi; pembiayaan; dan outsourcing. Nah, kecuali outsourcing, pembayaran akan dilakukan Internux secara mencicil per tahun dengan porsi 5%-15% dari total utang.
Nah dalam masing-masing skema pembayaran utang, kecuali outsourcing, ada klausul yang menyebutkan jika pembayaran cicilan per tahun gagal utang bisa ditangguhkan dan ditambahkan dengan nilai dan waktu jatuh tempo utang tahun berikutnya, terus-menerus hingga jatuh tempo terakhir. Padahal jatuh tempo terkahir pembayaran bisa mencapai 10 tahun hingga 30 tahun.
"Saya minta klausul soal penangguhan utang dihapuskan, karena tak ada kepastian hukum soal pembayaran. Bagaimana utang yang tak dibayar sesuai jatuh tempo, bisa ditangguhkan semua sampai jatuh tempo terakhir," kata Nasrullah dalam rapat kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (29/10).
Kominfo sendiri memegang tagihan senilai Rp 463 miliar yang berasal dari tagihan Biaya Hak Penggunan (BHP) frekuensi radio yang tak dibayar Internux sejak 2016 hingga 2018.
Selain dari Kominfo, kritik juga datang dari PT Indosat Tbk (ISAT). Kuasa hukum Indosat Hendry Muliana Hendrawan dari Kantor Hukum AKHH Laywer tak menerima klausul soal pembatalan kontrak dengan tower provider jika dinilai Internux menghambat proses restrukturisasi.
"Ketentuan itu sangat sepihak, tidak ada detailnya, atau ukuran menghambatnya apa? Kami mau klausul ini dihapuskan, posisinya jadi sangat tidak setara," kata Hendry usai rapat pada Kontan.co.id.
Asal tahu, dalam rangka restrukturisasi Internux memang berminat mengalihkan inti bisnis dari perangkat bergerak dengan sistem prabayar menjadi fokus ke perangkat tetap dengan sistem pascabayar.
Nah untuk mengalihkan bisnis ini, Internux berminat merelokasi semua perangkat telekomunikasi ke tower yang berpotensi besar menggaet pelanggan pascabayar.
Oleh karenanya, perjanjian kontrak dengan para tower provider sebelumnya yang dinilai Internux menghambat ikhtiar relokasi serta merta tak berlaku.
Selain soal pembatalan sepihak, Henry juga menilai langkah pengalihan bisnis Internux tersebut justru tak potensial, sebab induk Internux, PT First Media Tbk (KBLV) juga memiliki layanan yang sama.
Terlebih dalam rencana perdamaian yang diajukan, Internux tak melampirkan rencana bisnis, maupun laporan keuangannya.
"Induk debitur, First Media kan juga punya layanan yang sama, kemudian bagaimana bersaingnya? Sayangnya dalam proposal debitur ini kan tidak memberikan rencana bisnis, terus bagaimana kita bisa tau, misal berapa revenue?" sambung Henry.
Sementara Presiden Direktur Internux Dicky Moechtar menyatakan rencana perdamaian yang diajukan sejatinya sudah tetap. Dengan pertimbangan bisnis Internux ke depan.
"Kalau usulan tentu kita terima sepanjang sejalan dengan rencana pemulihan. Kalau soal business plan, ya bagaimana kita sama-sama operator masa buka dapur sendiri? Lagi pula dalam paparan tadi sudah sangat jelas," katanya kepada Kontan dalam kesempatan yang sama.
Mengingatkan, Internux musti merestrukturisasi utang-utangnya melalui jalur PKPU semenjak 17 September 2018 lalu. Perkara terdaftar dengan nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.
Internux masuk belenggu PKPU dari permohonan PT Equasel Selaras, dan PT Intiusaha Solusindo. Dalam permohonannya Equasel berupaya menagih utang Internux senilai Rp 3,21 miliar, sementara tagihan Intiusaha senilai Rp 932 juta.
Sementara nilai tagihan anak usaha PT First Media Tbk (KBLV) ini mencapai Rp 5,65 triliun yang berasal dari 285 kreditur. Perinciannya ada 3 kreditur separatis (dengan jaminan) dengan nilai tagihan Rp 274,55 miliar, dan 282 kreditur konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,37 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
