Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan lalu, dua perusahaan diputuskan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena telat memberikan pemberitahuan akuisi. Mereka yang dihukum adalah PT Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA).
Darma dan Japfa dinyatakan bersalah sebab melanggar UU 5/1999, dan PP 57/2010 yang menyatakan batas waktu pemberitahuan merger adalah 30 hari dari transaksi pengambilalihan.
Komisioner KPPU Chandra Setiawan bilang, sejatinya ketentuan tersebut perlu diubah. Sebab sudah tak kontekstual dengan perkembangan zaman. KPPU hendak menerapkan mekanisme sebelum transaksi terjadi, atawa pre-notification.
"Kalau sekarang di Indonesia masih menganut post-notification. Nah kalau dilihat historinya, khususnya ketentuan post-notification dalam UU 5/1999, karena jika menggunakan pre-notification akan menghambat kerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), yang ketika itu banyak menyelematkan bank yang terkena imbas krisis," kata Chandra kepada Kontan.co.id di Kantor KPPU, Senin (10/9).
Ketentuan pre-notification kata Chandra sebenarnya ideal, sebab KPPU bisa langsung melakukan penilaian apakah akuisisi perusahaan berpotensi memonopoli pasar. Oleh karenanya, dalam mekanisme pre-notification, KPPU bisa langsung menentukan, apakah akuisisi bisa dilakukan atau tidak.
"Kita bisa nilai sejak awal, sebelum akuisisi, apakah akuisisi ini perusahaan bisa dominan sehingga dapat abuse pasar atau tidak. Kalau iya kita rekomendasikan agar akuisisi tidak dilakukan. Atau tidak setidaknya ada soluasi, syarat-syarat untuk akuisisi," papar Chandra.
Meski demikian, Chandra mengakui ini bukan hal mudah. Terutama soal data-data perusahaan yang masih sulit didapatkan KPPU. Soal ini, ia mengaku akan bekerjasama dengan Kemkumham.
