kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

KPK perpanjang masa penahanan Emir Moeis


Selasa, 08 Oktober 2013 / 15:02 WIB
KPK perpanjang masa penahanan Emir Moeis
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Ketua Komisi XI DPR RI, Izederik Emir Moeis mengaku masa penahanan dirinya diperpanjang oleh pihak KPK.

"Cuma tanda tangan perpanjangan masa penahanan," ujar Emir kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (8/10).

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun enggan menjawab pertanyaan lebih lanjut yang diajukan para wartawan.

Emir, yang mengenakan kemeja kotak-kotak dengan dibalut rompi tahanan KPK berwarna oranye, langsung menuju mobil tahanan KPK yang telah menantinya untuk kembali ke Rumah Tahanan Guntur, Jakarta.

Emir ditahan KPK setahun setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode tahun 1999-2004 dan tahun 2004-2009.

Emir diduga menerima suap senilai US$ 300.000 dari PT Alstom Indonesia selaku pemegang tender. KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Emir terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×