kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

KPK periksa perusahaan asing di luar negeri


Jumat, 21 Juni 2013 / 15:52 WIB
KPK periksa perusahaan asing di luar negeri
ILUSTRASI. Contoh furnitur berbahan dasar logam atau metal. Foto:?Instagram @rihheemi


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sejak pertengahan tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Komisi Keuangan DPR Izederik Emir Moeis sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung.

Meski hingga kini Emir belum sekalipun dipanggil KPK untuk diperiksa, tetapi ternyata komisi anti rasuah itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perusahaan asing di luar negeri.

"Dalam kasus Emir Moeis ini, kami juga melakukan pemeriksaan di luar negeri. Sebab, kasus ini menyangkut korporasi internasional," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6).

Sayangnya, KPK masih enggan mengungkapkan identitas perusahaan dan lokasi pemeriksaan itu dilakukan. Bambang beralasan, masih ada beberapa hal yang harus dilakukannya sebelum mengumumkan ke publik.

Kata dia, ada subjektivitas penyidik yang meminta pemeriksaan tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa Emir. "Yang namanya tersangka akan tetap dipanggil kalau proses pemeriksaan saksinya sudah lebih lengkap," imbuhnya.

Dalam kasus korupsi ini, Emir diduga telah menerima hadiah atau janji lantaran mendorong kemenangan salah satu perusahaan dalam lelang proyek pembangunan PLTU Tarahan tahun 2004. Politikus PDI Perjuangan itu disebut-sebut menerima uang sebesar US$ 300.000 dari PT Alstom Indonesia. Ia kemudian dijerat KPK dengan pasal penerimaan suap dan gratifikasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×