kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.567.000   7.000   0,45%
  • USD/IDR 15.703   0,00   0,00%
  • IDX 7.574   4,17   0,06%
  • KOMPAS100 1.170   -1,95   -0,17%
  • LQ45 921   -3,22   -0,35%
  • ISSI 231   0,26   0,11%
  • IDX30 474   -2,28   -0,48%
  • IDXHIDIV20 568   -1,28   -0,23%
  • IDX80 133   -0,19   -0,14%
  • IDXV30 141   0,91   0,65%
  • IDXQ30 158   -0,72   -0,45%

KPK diminta usut pengadaan bus BKTB berkarat


Kamis, 20 Februari 2014 / 12:42 WIB
KPK diminta usut pengadaan bus BKTB berkarat
Drakor Little Women yang dibintangi Kim Go Eun dan Nam Ji Hyun menjadi drakor terpopuler di akhir bulan September tahun 2022.


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sekelompok orang yang menamakan diri Forum Peduli Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2014). Mereka menuntut KPK mengusut pengadaan bus gandeng transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Karena ada kejanggalan, KPK harus turun tangan. Masa mobil harga miliaran berkarat. Artinya, ini proses yang tidak benar," kata seorang pengunjuk rasa yang memegang pengeras suara.

Sebagian dari pengunjuk rasa tersebut mengenakan topeng bergambar wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mereka tampak membawa poster dan spanduk yang menuntut agar pengadaan bus ini diusut KPK.

Salah satu spanduk yang diusung para pengunjuk rasa ini berbunyi, "KPK jangan anak emaskan Jokowi dan Udar Pristono (mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta)".

Dalam selebaran yang dibagikan, pengunjuk rasa yang terdiri dari dua puluhan orang itu meminta agar pengusutan pengadaan bus ini segera dilakukan. Mereka menilai kebijakan Jokowi yang merotasi pejabat di Dishub saja tidak akan menyelesaikan masalah.

"KPK sendiri meminta Pemprov DKI melaporkan pengadaan busway (bus transjakarta) di Jakarta. Ini harus dilakukan," ucap salah seorang pengunjuk rasa.

Aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur lambat HR Rasuna Said, tepat di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sedikit tersendat.

Terkait masalah bus ini, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dari dokumen lelang itu ditemukan indikasi penggelembungan harga.

Temuan lainnya adalah secara fisik bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan spidometer tidak jalan. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×