Reporter: Teodosius Domina | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Panitia seleksi (pansel) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan anggota dewan pengawasnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/2). Mulya E. Siregar, ketua pansel mengatakan tujuannya datang ke lembaga anti rasuah ini adalah agar mendapat rekomendasi terkait nama-nama yang lolos psikotes.
"Kami datang kemari untuk klarifikasi data-data calon BPKH. Ada dua kelompok yang disampaikan, soal kepatuhan dan pelanggaran ketentuan. Data-data dari calon yang ada kita tanyakan," tuturnya.
Dari sekitar 180 pendaftar, yang pada Rabu (22/2) kemarin dinyatakan lolos psikotes tinggal 53 nama. Untuk posisi dewan pengawas lolos 22 nama, sedangkan untuk badan pelaksana 31 nama.
Sekedar tahu, sebenarnya pembentukan BPKH ini sudah molor dari aturan. Diamanatkan dalam UU No.34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji, paling lambat bulan Oktober 2015 lalu BPKH sudah harus terbentuk.
Di hadapan DPR beberapa waktu lalu Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berharap BPKH diisi orang-orang yang profesional dan berpengalaman di bidang investasi. Sebab dana dari calon haji sangat besar sehingga harus dikelola dengan baik agar menguntungkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
