Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, imbas kasus dugaan korupsi oplosan BBM Pertamax di lingkup PT Pertamina Patra Niaga.
Desakan itu disampaikan pengamat sektor minyak dan gas (migas) yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.
Menurut Yusri, ini adalah langkah pertama yang harus diambil Prabowo jika ingin benar-benar berkomitmen memerangi korupsi.
"Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan," ujar Yusri, Senin (3/3/2025), dilansir WartaKotaLive.com.
Baca Juga: Pertamina Bakal Libatkan Pihak Ketiga untuk Cek Kualitas BBM
Alasannya, kata Yusri, pejabat-pejabat Pertamina ditunjuk oleh Erick Thohir.
Mereka mengelola ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dikuasai oleh kartel minyak.
Tentu, ujar Yusri, hal ini sangat merugikan rakyat.
"Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir," jelas Yusri.
Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan.
Terutama sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu.
Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan akan mengambil langkah.
Ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.
Yusri juga meyakini, tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.
Baca Juga: Bos Pertamina Buka Nomor Pribadi untuk Laporan Masalah BBM dari Masyarakat
Tim penyidik pasti memahami, Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.
"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.
Untuk itu, pihaknya berharap Prabowo menonaktifkan Erick Thohir demi membuka kasus oplosan Pertamax ini secara terang-terangan.
Erick Thohir Buka Suara
Sebelumnya, Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanudin.
Keduanya membahas soal BBM Pertamax oplosan dalam kasus dugaan korupsi di tata kelola minyak yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
Terkait hal itu, Erick Thohir mengaku tidak ingin banyak memberikan informasi ke awak media.
"Saya dan Pak Jaksa Agung rapat jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita enggak mau berargumentasi," ucap Erick Thohir, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (2/3/2025).
Baca Juga: Pertamina Bakal Serap Seluruh Minyak Mentah untuk Kilang Domestik
Erick Thohir hanya memastikan, jika benar terjadi praktik oplosan pasti sudah ada penindakan sejak awal.
Ia lantas menyinggung soal tahapan blending dalam proses pembuatan BBM di industri perminyakan.
"Tapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, kan pihak Kejaksaan sedang menggali itu."
"Apakah ini blending? Ini beda lagi karena ada yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi."
"Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance dari bensin tersebut. Bukan RON bensin tersebut," jelas Erick Thohir.
Erick Thohir juga menjelaskan, tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik oleh Pertamina.
Ada pula SPBU milik pengusaha swasta.
Baca Juga: Dirut Pertamina Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Kasus Tata Kelola Minyak Mentah
Oleh karena itu, Erick meminta semua pihak untuk tidak secara emosional menanggapi isu praktik BBM oplosan ini.
"Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Semua banyak, mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah itu kita harus jaga juga."
"Nah ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu, jangan dengan emosi, tuduh-menuduh," tandas Erick Thohir.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pengamat Migas Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir Terkait Kasus Korupsi BBM Oplosan, Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2025/03/03/prabowo-didesak-nonaktifkan-erick-thohir-imbas-kasus-oplosan-bbm-pertamax?page=all
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
