Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Komisi XI DPR menyetujui usulan asumsi makro yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2013. Hanya saja, beberapa fraksi di komisi XI mengusulkan agar pemerintah mencantumkan beberapa indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti GINI rasio dan nilai tukar petani.
Ketua Komisi XI Emir Moeis mengungkapkan berdasarkan pendapat masing-masing fraksi, tujuh fraksi sepakat dengan usulan paket asumsi makro yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2013 . Tapi, ada dua fraksi yang memberikan catatan dengan mengajukan kisaran pertumbuhan ekonomi.
Seperti diketahui, dalam RAPBN 2013 pemerintah mengajukan asumsi makro yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9%, suku bunga SPN 3 bulan 5%, dan nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dollar AS.
Tujuh fraksi yang setuju dengan usulan pemerintah adalah fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS, Hanura, dan PKB. "Dua fraksi yang memberikan catatan adalah Gerindra dan PDIP," kata Emir Senin (10/9).
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Dolfie mengungkapkan fraksi PDIP mengusulkan kisaran asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%-6,8%. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari fraksi Gerindra Sadar Subagyo mengusulkan angka kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% - 7% dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 9.300-Rp 9.500 per dollar AS.
Di luar itu, anggota komisi XI DPR juga meminta pemerintah untuk mencantumkan indikator kesejahteraan masyarakat dalam asumsi APBN 2013. "Kami usulkan GINI rasio dimasukkan dalam asumsi APBN," ungkap Dolfie.
Usulan serupa juga diajukan oleh anggota komisi XI DPR dari Fraksi Hanura Fauzi Ahmad juga bilang angka GINI rasio yang terus meningkat mengindikasikan ketimpangan masyarakat semakin melebar. Tahun 2010 GINI rasio sebesar 0,38 dan naik menjadi 0,41 pada tahun 2011. Angka ini jauh ketimbang tahun 2002 di mana GINI rasio sebesar 0,32. "Artinya sekarang ini rasio GINI sudah masuk ke kategori ketimpangan masyarakat," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah bisa menerima usulan kisaran asumsi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan 6,5% - 7%. Hanya saja, pemerintah belum sependapat mengenai usulan agar GINI rasio dimasukkan dalam dokumen asumsi APBN.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan, kenaikan GINI rasio yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bukan saja karena faktor internal tapi juga ada faktor eksternal yaitu peningkatan harga komoditas global.
Lagipula, Armida menambahkan, GINI rasio tidak sederhana, sebab ada faktor individu yang mempengaruhinya. "Jadi tidak bisa kalau semuanya dibebankan ke APBN," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
