kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.140
  • EMAS625.176 -0,32%

Komisi XI ketok revisi UU PNBP, tarif PNBP bisa 0%

Rabu, 25 Juli 2018 / 17:00 WIB

Komisi XI ketok revisi UU PNBP, tarif PNBP bisa 0%
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani



Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RUU ini menggantikan UU Nomor 20/1997.

Dalam rapat yang digelar Rabu (25/7), semua fraksi menyetujui RUU ini. Dari semua fraksi tersebut, ada satu fraksi yang menyetujui ini dengan catatan yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada tujuh poin penting dari RUU ini. Pertama, penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP, sekaligus untuk memperjelas perbedaannya dengan pajak dan pungutan/retribusi daerah.

Kedua, objek PNBP yang terdiri dari enam kluster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. pengelolaan barang milik negara. pengelolaan dana. dan hak negara lainnya.

Ketiga, pengaturan tarif PNBP dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan. sosial budaya. serta aspek keadilan.

“Termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0% untuk kondisi tertentu,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Rabu.

Keempat, penguatan pengawasan oleh Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan PNBP.

Kelima, penyempurnaan aturan pengelolaan PNBP termasuk penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP untuk unit-unit di lingkungan kerja dalam rangka peningkatan layanan.

Keenam, penyempurnaan mekanisme pemeriksaan PNBP, keberatan, keringanan berupa penundaan. pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan), dan pengembalian PNBP.

Ketujuh, soal ketentuan pidana. Ia menyebut, ketentuan pidana yang ada berupa denda empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun, bagi Wajib Bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar.

“Pokok-pokok perubahan tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pengolahan PNBP yang optimal dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik,” ujar dia.

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Yudho Winarto

MAKROEKONOMI

Tag
TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0032 || diagnostic_api_kanan = 1.0678 || diagnostic_web = 5.4526

Close [X]
×