Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Komisi VI DPR akhirnya menyepakati untuk membahas lebih dalam mengenai dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pemerintah dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018 sebesar Rp 43,69 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Rabu (30/8).
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan, tak hanya melakukan pembahasan secara mendalam mengenai dividen BUMN, pihaknya juga menyepakati untuk melakukan pembahasan secara mendalam mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN tahun depan sebesar Rp 3,6 triliun dengan Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan depan.
Kedua, pihaknya meminta agar Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan yang berkembang dalam rapat kerja hari ini sebelum RDP tersebut.
Komsisi IV menyoroti 24 BUMN yang mengalami kerugian, yang 21 di antaranya diperkirakan belum bisa memenuhi pembayaran dividen ke pemerintah di tahun ini. Di semester pertama tahun ini, total kerugian 24 BUMN tersebut mencapai Rp 5,85 triliun. Kerugian terbesar dialami oleh PT Garuda Indonesia (Persero).
Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan diperlukan kebijakan yang jelas mengenai segmentasi Garuda Indonesia, apakah untuk kelas atas atau kelas bawah. Sebab, segmentasi Garuda saat ini di antara keduanya.
Tak hanya itu, Roy menilai Garuda juga harus mengembangkan penerbangan ke bandara-bandara kecil dan tidak dilepaskan kepada anak usahanya. "Soal efisiensi belanja, pembelian pesawat juga seharusnya ada arahan. Garuda tidak bebas beli tipe pesawat sendiri karena tidak efisien," tambahnya.
Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka justru meminta pemerintah untuk membantu penguatan Garuda. Sebab, terdapat persoalan cukup pelik yang dialami Garuda, selain adanya indikasi penyalahgunaan wewenang pembelian pesawat.
Reike mengatakan, Garuda Indonesia dipaksa untuk menggunakan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Namun, airport tax di terminal tersebut lebih mahal dibandingkan Terminal 1 dan 2.
"Sehingga tiket Garuda sendiri baik domestik maupun internasional kalah bersaing karena harga tiketnya lebih mahal. Kami mohon dukungan agar disamakan lah," kata Rieke.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap BUMN-BUMN yang merugi. Tak hanya Garuda, tetapi juga Krakatau Steel, Bulog, dan lainnya.
Sri Mulyani menyebut, jika keputusan investasi salah maka akan menimbulkan masalah serius. Sementara kalau soal kompetisi industri, maka itu masih bisa diperbaiki. "Kalau karena masalah fundamental seperti tata kelola tentu akan kami kelola lebih baik lagi," kata Sri Mulyani.
Berikut ini 21 BUMN yang merugi yang diperkirakan belum bisa menyetorkan dividen tahun 2017
A. BUMN rugi operasional karena kalah persaingan dan efisiensi adalah:
1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
2. Perum Bulog
3. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
4. PT PAL (Persero)
5. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Tbk
6. PT Indofarma (Persero) Tbk
7. PT Balai Pustaka (Persero)
8. PT Boma Bisma Indra (Persero)
9. Perum PEN
10. PT Berdikari (Persero)
B. BUMN dalam proses restrukturisasi diantaranya:
1. PT Nindya Karya (Persero)
2. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
4. PT Survey Udara Penas (Persero)
5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
6. PT Iglas (Persero)
7. PT Kertas Leces (Persero)
8. PT Djakarta Lloyd (Persero)
9. PT Istaka Karya (Persero)
10. PT Varuna Tirta Prakarsya (Persero)
11. PT Primissima (Persero)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
