kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Komisi IV minta Kementan bangun karantina sapi untuk lepas ketergantungan impor


Jumat, 10 Juni 2011 / 15:41 WIB
Komisi IV minta Kementan bangun karantina sapi untuk lepas ketergantungan impor
Drama Korea (drakor) Park Bo Gum dan Park So Dam menampilkan foto-foto adegan terbaru di tvN.


Reporter: Dani Prasetya | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian membangun tempat karantina sapi untuk melepas ketergantungan impor sapi bakalan.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy menyebut, pihaknya sudah menyampaikan permintaan membangun tempat karantina khusus sapi. "Pertama impor sapi bakalan, selanjutnya dikelola untuk capai swasembada daging," ujarnya, Jumat (10/6).

Tempat karantina sapi yang akan dibangun pada sebuah pulau itu dirancang seluas 2.000 hektare, yang mampu menampung 80 ribu ekor sapi pada setiap lokasinya. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tempat karantina, termasuk pengadaan sapi bakalan itu diperkirakan mencapai Rp 150 miliar per lokasi. Dia bilang, pembangunan secara bertahap dua tempat karantina di dua lokasi.

Selain itu, Komisi IV DPR juga mengusulkan Kementerian Pertanian mendatangkan sapi betina bakalan dari berbagai negara yang hewannya bebas penyakit mulut dan kuku. "Ada pertimbangan untuk bidik India karena harganya 60%-70% lebih rendah dari harga (sapi bakalan) Australia," katanya.

Mengenai masalah penganggaran kebutuhan tahap pertama sebesar Rp150 miliar, Romahurmuzy menyebut akan mencoba mengusahakan pada APBN-Perubahan 2011. Selanjutnya, secara bertahap, pemerintah diharapkan dapat menganggarkan porsi yang sama untuk pembangunan di lokasi lainnya. "Kami tambah anggaran atau ubah anggaran yang ada untuk alokasi program ini," imbuhnya.

Namun, apabila rencana penganggaran pada APBN-Perubahan terlampau sulit, maka pihaknya akan mengusahakannya pada APBN 2012. Setelah itu, secara bertahap pemerintah diminta terus menganggarkannya.

Untuk lokasi, dia bilang, dapat diupayakan di Pulau Karimunjawa, Jawa Tengah dan pulau lainnya di Sumatera. Nantinya, pemerintah dapat menjalankan program percepatan menuju swasembada daging itu dengan menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS). "Jadi pemerintah fasilitasi dan bisa menggandeng swasta untuk pengelolaannya," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×