Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Komisi I DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Hasil Panja berupa rekomendasi, nantinya akan disampaikan kepada pemerintah untuk membantu mengambil kebijakan.
Wakil Ketua Komisi I Tb Hasanuddin menyebutkan, rencana pembentukan Panja saat ini masih dalam pembicaraan pimpinan. "Kami mencoba mendiskusikan solusi mengenai Papua," tutur Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta (18/6).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini bilang, pembahasan penyelesaian nantinya diharapkan dilakukan dengan pendekatan dialog secara damai dan bermartabat. Pemerintah diharapkan melakukan operasi pemulihan kepercayaan dan bukan melakukan operasi pemulihan keamanan.
"Kami akan lebih banyak kepada dialog secara damai dan bermartabat. Melakukan operasi pemulihan kepercayaan dan tidak akan ada penggunaan kekuatan bersenjata apalagi operasi pemulihan keamanan," imbuhnya.
Pasalnya DPR hanya bisa mendorong penyelesaian masalah konflik di Papua secara objektif, dan yang melakukan eksekusi adalah pemerintah. Hasan bilang, tidak ada keterlibatan aparat intelijen baik dari Badan Intelijen Negara (BIN) maupun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konflik Papua.
Menurut Hasan, kepala BIN telah memaparkan apa saja yang dilakukan BIN di Papua. Termasuk pergerakan organisasi independen dan keinginan organisasi sporadis tersebut. Demikian pula dengan TNI. Hasan menyatakan, Panglima TNI meyakini pasukannya tidak melakukan hal yang merugikan NKRI di Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
