Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Semua fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk mengatasi masalah berkepanjangan di Papua. Komisi I akan membahas lebih detail pembentukan panja itu pekan depan.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, keputusan pembentukan panja diambil setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu, Komisi I DPR menyimpulkan bahwa pemerintah belum mempunyai satu konsep yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.
"Sehingga kami sangat khawatir segala solusi dan program yang dilakukan selama ini bersifat sektoral dan tidak akan tuntas menyelesaikan masalah di Papua. Panja itu akan mendorong pemerintah sesegera mungkin membuat suatu kebijakan, desain, solusi Papua secara komprehensif dengan cara-cara damai," kata Mahfudz dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (16/6).
Mahfudz menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah mengetahui seluruh permasalahan dan solusi mengatasinya. Berbagai diskusi dan penerbitan buku tentang Papua telah dilakukan oleh banyak pihak. "Yang dibutuhkan, negara ini akan menyelesaikan problem Papua yang berkepanjangan ini kapan? Itu pertanyaan besar. Apakah menyelesaikan sebelum berakhirnya pemerintahan tahun 2014 atau disimpan untuk pemerintah selanjutnya?" kata politisi PKS itu.
Brigadir Jenderal TNI Sumardi selaku Asisten Deputi I Koordinasi Otonomi Khusus Kementerian Politik Hukum dan Keamanan berpendapat, pemerintah pusat seharusnya tak perlu lagi ikut campur di Papua. Hal ini dikarenakan kekuasaan sepenuhnya di tangan para kepala daerah berdasarkan otonomi daerah. Namun, masalah dapat terjadi karena tidak keefektifan jalannya pemerintahan daerah.
"Sekarang ini ada raja-raja kecil. Mereka enggak siap jadi kepala pemerintahan. Itu masalahnya. Gimana bisa membangun kalau kepala daerahnya di Jakarta mulu? Saya kemarin di Puncak Jaya, itu bupati kosong, DPR Papua kosong. Lantas begitu?" kata Sumardi.
Papua terus bergejolak. Sampai kapan? hingga saat ini pemerintah belum punya jalan keluar. Padahal provinsi yang terletak di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu selalu mengalirkan royalti ke Jakarta. (Sandro Gatra | Laksono Hari W/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
