Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gandeng Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk mempercepat pembagian izin kelola perhutanan sosial.
"Kerja sama dengan PBNU akan mempercepat dan menyambungkan langsung," ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto, Rabu (11/4).
Pengurusan PBNU yang menyentuh hingga desa dinilai dapat mempermudah proses perizinan pengelolaan perhutanan sosial. Bambang bilang nantinya verifikasi akan dilakukan secara bersama antara KLHK dengan PBNU.
Tidak hanya membantu menyalurkan, PBNU pun akan menjadi pendamping bagi pengelola hutan sosial tersebut. Meski begitu, Bambang mengungkapkan belum terdapat luas lahan yang akan diterbitkan izinnya.
"Belum ada angka luas hutan sosial, baru simpul ada 16 titik di 8 provinsi," terang Bambang.
Tidak hanya dengan PBNU, cara tersebut juga akan dilakukan dengan Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Pasalnya saat ini pencapaian perizinan hutan sosial masih jauh dari target.
Realisasi pemberian izin pengelolaan perhutanan sosial hingga 4 April 2018 diutarakan Bambang sebesar 1,51 juta hektare (ha). Sementara target pemerintah pemberian izin perhutanan sosial mencapai 12,7 ha.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyatakan, kesiapannya untuk membantu program KLHK tersebut. "Mayoritas masyarakat sekitar hutan adalah anggota NU sehingga lebih mudah mengatur," jelasnya.
Selain itu program perhutanan sosial dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengingat selama ini pengelolaan hutan hanya dikuasai oleh perusahaan besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
