Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Ketika perekonomian global masih mengalami perlambatan, kalangan ekonom menilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap positif. Namun sayangnya, kondisi ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal ketimbang terobosan dari tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Berly Martawardaya, Ekonom Universitas Indonesia mengatakan, nilai kinerja tim ekonomi sepanjang kuartal pertama tahun ini masih standar, yakni 3,5 dari skala satu hingga lima. "Masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti pangan, industri, dan pariwisata," ujar dia ke KONTAN, Minggu (18/4).
Inflasi yang rendah sebesar 3,4% secara year on year (YoY) nilai cukup bagus karena akan dapat mempengaruhi penurunan suku bunga perbankan. Namun, kata Berly, hal ini lebih banyak dipengaruhi penurunan harga komoditas termasuk harga minyak dunia.
Padahal, sejatinya lonjakan harga pangan khususnya beras dibeberapa daerah masih menyisakan persoalan. Sehingga, perlu upaya ekstra pemerintah agar bisa menjaga inflasi sekaligus menahan peningkatan angka kemiskinan. "Kalau harga pangan tetap tinggi, akibatnya daya beli tetap rendah," kata dia.
Menurut Berly, peningkatan angka pengangguran juga masih menjadi masalah klasik. Sebab itu, harus ada terobosan yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja informal, misalnya saja lewat peningkatan pariwisata yang dapat menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mohammad Faisal, Ekonom Core Indonesia menambahkan, sektor formal memang saat ini belum bisa menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar. "Kebijakan pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM cukup tepat, tapi implementasi di lapangan yang belum tersosialisasi," ujar dia.
Dia mencontohkan, sampai saat ini UMKM masih kesulitan untuk memperoleh akses modal, akses pasar, serta insentif pajak. Padahal, kalau program kemudahan bagi pengusaha kecil bisa berjalan optimal tentu akan berefek positif pada penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi.
Faisal juga menilai kinerja menteri-menteri ekonomi pada kuartal pertama 2016 ini sekitar 3 hingga 3,5. "Pertumbuhan ekonomi di K-1 2016 saya rasa lebih baik, yaitu sekitar 4,8%. Tapi, ini masih jauh dari target pemerintah 5,3%," katanya.
Persepsi positif
Djayadi Hanan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan, secara umum persepsi masyarakat terhadap kinerja tim ekonomi pemerintah masih positif karena dipengaruhi dari persepsi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia menilai, kinerja kabinet dalam mengatasi persoalan ekonomi sekitar 2,5 hingga 3.
"Ada yang positif, dan ada yang negatif. Di bidang infrastruktur itu bagus, menteri terkait masih aman. Tapi, kalau dari sisi harga kebutuhan pokok, soal pengangguran, kemiskinan, masih negatif persepsi publik," kata dia.
Menurut Djayadi, hasil persepsi publik ini juga seharusnya dapat menjadi sarana bagi presiden untuk menilai kinerja menteri tim ekonomi. "Apakah itu diakibatkan kinerja menteri atau diakibatkan faktor lain. Kalau itu kinerja menteri, apakah perlu diperbaiki apa tidak, apakah perlu diresfhuffle apa nggak," ujar dia.
Berdasarkan hasil survei, SMRC menilai persepsi kewibawaan Jokowi dalam memimpin Indonesia mengalami peningkatan menjadi 72% pada K-1 2016, dari sebelumnya 63% pada akhir 2015. Djayadi bilang, peningkatan persepsi ini cukup positif mengingat sebelumnya tingkat kepercayaan masih 55%.
Sejumlah faktor yang membuat peningkatan persepsi publik antara lain, agenda ekonomi mulai dijalankan, pembangunan infrastruktur mulai dilakukan, serya partai oposisi mulai merapat ke pemerintah. "Selain ekonomi, yang masih lemah di sini yakni persepsi publik terhadap tindak korupsi yang terkait dengan instasi di sektor penegakan hukum, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM," jelas Djayadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
