kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.750.000   10.000   0,36%
  • USD/IDR 17.708   0,00   0,00%
  • IDX 6.496   -29,77   -0,46%
  • KOMPAS100 846   -3,47   -0,41%
  • LQ45 641   -4,07   -0,63%
  • ISSI 228   -0,15   -0,06%
  • IDX30 357   -2,72   -0,76%
  • IDXHIDIV20 433   -3,53   -0,81%
  • IDX80 96   -0,47   -0,48%
  • IDXV30 120   -0,57   -0,47%
  • IDXQ30 113   -0,87   -0,76%

Ketua DPR minta Kementerian PU tinjau standar gedung baru DPR


Selasa, 12 April 2011 / 15:11 WIB
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020).ANTARA FOTO


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie melayangkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto terkait pembangunan gedung DPR. Surat itu intinya meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji apakah gedung DPR yang baru tersebut sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah.

Marzuki akan mengirimkan surat itu hari ini (12/4). "Sudah siap. Tinggal saya tanda tangan," katanya dalam konferensi pers.

Marzuki meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji apakah ruang anggota DPR tersebut terlalu besar dan mengkaji apakah anggaran pembangunannya terlalu mahal. "Kalau mahal ya tolong dimurahin," tegasnya.

Rapat paripurna DPR Jumat (8/4) lalu memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru DPR kendati menuai penolakan dari berbagai kalangan. Gedung setinggi 36 lantai tersebut akan menelan biaya sebesar Rp 1,16 triliun.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan, pembangunan gedung kementerian/lembaga pemerintah dan non pemerintah harus sesuai dengan standar yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum. Standar tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×