Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan di Playmaker Lounge & Resto, Gedung JB Tower Lt. P1, Jl. Agus Salim No. 2, Jakarta Pusat.
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi yang akan berlangsung pada 19 April 2025 di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, MAKN menegaskan perannya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional.
Baca Juga: Festival Islam Kepulauan di Belanda, Kemenag Ulas Peran dan Tantangan Penghulu
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah program ketahanan pangan nasional, di mana MAKN berperan aktif melalui kerja sama erat dengan pemerintah.
Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan membentuk Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan.
Bidang baru ini bertujuan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai solusi ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP MAKN, YM Dr. KPH Eddy S Wirabhumi menegaskan bahwa MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.
"Kami ingin memastikan tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional," ujar Eddy dalam keterangan resminya yang diterima Senin (17/2).
Hadir dalam rapat ini YM Dra. Hj. MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo (Sekretaris Jenderal MAKN), YM Andi Rukman Karimpa, SE. (Bendahara Umum MAKN), serta perwakilan PDP MAKN via Zoom dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi bersama dalam mendorong pemanfaatan tanah adat secara lebih luas dan terstruktur.
Baca Juga: Perlak, Kerajaan Islam Pertama di Indonesia: Awal Berdiri dan Keruntuhannya
Dalam kesempatan ini, turut ditampilkan video pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya dalam menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada 19–20 April 2025 diharapkan menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.
Sekretaris Jenderal MAKN, YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo, berharap Presiden Prabowo Subianto beserta menteri-menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan yang sekaligus dirangkaikan dengan RAKERNAS dan Halal Bihalal bertempat di Kerajaan Majapahit.
"Kami berharap Bapak Presiden bisa hadir dan menyaksikan langsung pelantikan DPP MAKN. Kami juga ingin menyampaikan sejumlah aspirasi dan komitmen dalam mendukung program strategis presiden," ujar Yani.
Baca Juga: Sejarah Kota Ambon, Berdiri Sejak Masa Penjajahan Portugis
Komitmen MAKN dalam Mendukung Visi Asta Cita
Bendahara Umum MAKN, YM Andi Rukman Karimpa, menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung Asta Cita, delapan program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Andi, Asta Cita mencakup berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan infrastruktur.
Sebagai organisasi yang menaungi kerajaan dan kesultanan di Indonesia, MAKN bertekad untuk turut serta dalam pembangunan nasional sekaligus pelestarian budaya.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Nusantara, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai semangat Asta Cita," ungkap Andi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
Baca Juga: Ajarkan Anak Cinta Tanah Air, Inilah 5 Nilai Positif Ikuti Upacara Kemerdekaan
Peran Kerajaan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
Dalam rapat ini, berbagai peserta menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah. Mereka menekankan pentingnya mengakui kontribusi kerajaan-kerajaan Nusantara dalam sejarah bangsa, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.
Banyak kerajaan yang telah berperan dalam menyumbangkan tanah dan emas untuk kepentingan negara.
Oleh karena itu, peserta rapat berharap pemerintah dapat lebih memberdayakan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, peserta rapat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam membentuk Kementerian Kebudayaan. Mereka berharap kementerian ini dapat bersinergi dengan MAKN dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah kerajaan di Indonesia.
Baca Juga: Negara-Negara Eropa yang Pernah Menjajah Indonesia dan Faktor Pendorongnya
"Saat ini banyak generasi muda yang kurang memahami peran besar raja-raja dan sultan dalam kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa," ujar salah satu peserta rapat.
Melalui sinergi antara MAKN dan pemerintah, diharapkan kerajaan-kerajaan Nusantara dapat terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya nasional sebagai bagian dari identitas bangsa yang kuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
