Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
“Perkembangannya hampir selesai, sudah 80% tinggal finalisasi. Kami ingin peringat 50 dalam Ease of Doing Business (EODB) bukan hanya sekadar target. Ini langkah nyata dari pemerintah. BKPM mengkoordinir agar regulasi yang dibuat memudahkan syarat-syarat investasi, aturan tetap dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga teknis” kata Bahlil, Jumat (17/1).
Baca Juga: Apa yang membuat investor tak realisasikan investasinya di Indonesia?
Nantinya, keduabelas paket regulasi tersebut akan mendukung implementasi Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Di sisi lain, Bahlil tidak memungkiri bahwa hambatan investasi juga terkait perizinan di daerah yang kerap tidak sejalan dengan pusat. Namun demikian, lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perizinan investasi di daerah sudah satu pintu.
“Saya kira sudah tidak ada yang menghalang-halangi lagi. DPTPSP ada di tingkat kota/kabupaten dan provinsi, mereka mengawasi semacam dinasnya di BKPM. Landasan hukumnya sudah ada surat dari Kemendagri yang dikeluarkan, semua investasi satu pintu,” terang Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
