kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.679.000   7.000   0,42%
  • USD/IDR 16.490   100,00   0,60%
  • IDX 6.520   249,06   3,97%
  • KOMPAS100 949   42,15   4,65%
  • LQ45 738   34,14   4,85%
  • ISSI 202   5,55   2,82%
  • IDX30 382   17,70   4,85%
  • IDXHIDIV20 462   16,68   3,75%
  • IDX80 107   4,47   4,34%
  • IDXV30 110   2,54   2,36%
  • IDXQ30 125   5,23   4,36%

Kenangan Jokowi akan metromini ibukota


Rabu, 23 Desember 2015 / 16:25 WIB
Kenangan Jokowi akan metromini ibukota


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Metromini boleh jadi salah satu alat transportasi massal yang tengah jadi perbincangan di ibukota, selain ojek berbasis aplikasi. Bedanya, jika ojek aplikasi seperti Go Jek dan Go Grab banyak mendapat perhatian positif, sebaliknya dengan metromini.

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjapurnama melarang transportasi massal yang sudah puluhan tahun beroperasi di Ibukota beroperasi. Alasannya, karena banyaknya keluhan yang disampaikan mengenai keberadaannya, termasuk kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Kini, hanya metromini yang dianggap laik jalan yang beroperasi.

Terkait keberadaan metromini di Ibukota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya cerita sendiri. Dia kembali bernostalgia dalam sambutannya di acara penyerahan penghargaan Wahan Tata Nugraha di Istana Negara.

Jokowi mengaku, dua puluh tahun lalu, ia pertama kali datang ke Jakarta untuk bekerja. Selama ada di Jakarta, ia kerap menggunakan metromoni baik berangkat dan pulang kerja.

Dan dua puluh tahun kemudian, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, metromini masih beroperasi meskipun kondisinya sudah tidak layak. "Saya melihat speedometernya tidak ada, saya khawatir, jangan-jangan rem nya juga tidak ada," ujar Jokowi, Rabu (23/12) di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, metromini dari tahun ke tahun memang tidak ada perbaikan, meskipun sang sopir sudah berganti berkali-kali. Kondisi ini merupakan potret transportasi publik di Ibukota yang tidak baik.

Ia meminta Ahok untuk segera memperbaiki kondisi tersebut. Namun, menurutnya pemerintah juga bersedia membantu. Hal itu ditunjukan dengan keterlibatan Menteri Perhubungan dalam menyediakan armada bus baru.

Menurutnya, transportasi kota harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Sudah jadi tugas pemerintah memberikan sistem transportasi publik yang diinginkan, bukan yang memaksa masyarakat menggunakan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

[X]
×