Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute menilai, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut akan sangat memberatkan kehidupan rakyat. Pasalnya kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas kehidupan lainnya.
"Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM," kata Achmad dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Cek Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru
Menurutnya, kebijakan tersebut kurang sejalan dengan kondisi saat ini dimana harga minyak dunia sedang turun. Ia menyebut mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM.
Kenaikan BBM subsidi pada hari Sabtu 3 September 2022 dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Karena akibat kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Dan masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut," imbuhnya.
Belum lagi, dampak dari pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai, kini masyarakat harus di hadapkan pada berbagai kenaikan harga.
"Pemerintah telah benar benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat," tegasnya.
Dampak kenaikan BBM ini membuat Indonesia terancam stagflasi. Dimana kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja, bahkan terdapat potensi PHK besar besaran karena pabrik pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini.
Kemudian bantuan sosial yang digelontorkan sebesar Rp 24,17 triliun juga dinilai tidak akan sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.
Achmad mengatakan, pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana Undang-Undang membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Melonjak Imbas Kenaikan Harga BBM
Seperti contohnya penundaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Akibat kenaikan BBM juga akan menyebabkan potensi penambahan orang miskin baru dari kelas menengah. Sedangkan anggaran pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun masih tidak mencukupi.
"Terkesan pemerintah sangat kejam, dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya antara lain Ibukota Baru dan Kereta Api Cepat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
