/2026/10/13/1808565673.jpg "Kemlu Dorong Optimalisasi Kerja Sama ASEAN untuk Tangani Dampak Karhutla")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendorong optimalisasi kerangka kerja sama dan mekanisme konsultasi di ASEAN untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya kabut asap lintas batas yang dirasakan negara-negara di kawasan.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia terus meningkatkan koordinasi dan dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga untuk menangani dampak karhutla. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip hubungan baik dan kerangka kerja sama bilateral.
"Indonesia juga mendorong agar kerangka kerja sama dan mekanisme konsultasi di ASEAN di antaranya berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dapat dioptimalkan bersama agar dampak karhutla dapat tertangani dengan baik di kawasan," ujar Yvonne dalam keterangannya.
Dorongan optimalisasi kerja sama regional tersebut muncul di tengah perhatian negara-negara tetangga terhadap dampak kabut asap lintas batas akibat karhutla di Indonesia. Malaysia sebelumnya menyampaikan rencana untuk mengangkat persoalan kabut asap dalam forum ASEAN.
Baca Juga: Menhut: Prabowo Kucurkan Rp 240 Miliar untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat
Yvonne mengatakan, pemerintah Indonesia memahami dampak karhutla, terutama kabut asap lintas batas yang turut dirasakan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Pemerintah RI juga menghargai perhatian dan itikad baik Malaysia untuk membantu penanggulangan karhutla di Indonesia.
"Pemerintah RI menghargai perhatian dan itikad baik Malaysia untuk membantu penanggulangan karhutla di Indonesia," kata Yvonne.
Dia menambahkan, komunikasi dan koordinasi antara Indonesia dan Malaysia terus berjalan dengan baik melalui jalur diplomatik hingga tingkat kepala negara. Pemerintah RI juga terus mengedepankan komunikasi dan koordinasi konstruktif dengan Malaysia, termasuk terkait tawaran bantuan untuk penanggulangan karhutla.
Di tingkat teknis, koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan National Disaster Management Agency (NADMA) Malaysia diperlukan untuk membahas lebih lanjut jenis dan bentuk bantuan yang ditawarkan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan aktual, sekaligus melengkapi upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.
"Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan BNPB dalam menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut," ujar Yvonne.
Baca Juga: Walhi Desak Penegakan Hukum Karhutla Sasar Pemilik Manfaat Korporasi
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih berfokus pada penanganan karhutla di lapangan dengan mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya nasional yang tersedia.
"Pemerintah juga berkomitmen memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait, termasuk korporasi yang terbukti melanggar hukum," terang Yvonne.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengumumkan bakal membawa isu kabut asap lintas batas (transboundary haze) dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mendatang menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, bulan depan.
Langkah ini diambil untuk mendorong lahirnya mekanisme regional yang lebih efektif dalam menangani krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyampaikan bahwa masalah kabut asap memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam skema atau mekanisme penanganan bencana alam yang dimiliki ASEAN saat ini, dikutip dari Bernama, Senin (12/10/2026).
Baca Juga: BNPB Catat 11.202 Hektare Lahan Terbakar akibat Karhutla di Kalimantan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
