Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kementerian BUMN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun untuk 10 perusahaan BUMN. Adapun nilai tersebut terdiri dari PMN tunai yang sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 3,44 triliun.
Adapun proporsi paling besar di salurkannya PMN pada tahun 2023 adalah PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 30,56 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN Konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, peningkatan PMN di tahun 2023 tersebut tidak terlepas dari besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan terutama untuk mendorong kelanjutan pembangunan infrastruktur.
"PMN di tahun depan juga banyak disalurkan untuk pembiayaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, hal ini untuk membiayai biaya proyek yang diperkirakan akan melebar dari prakiraan sebelumnya," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (20/6).
Namun Yusuf menilai, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena dengan adanya penambahan pemain maka seharusnya proyek tersebut bisa segera selesai.
Baca Juga: Komisi XI DPR Sepakati Pagu Indikatif BPKP Sebesar Rp 1,88 Triliun pada Tahun 2023
Ia menambahkan, pemberian PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) juga menunjukkan masih relatif minimnya fungsi dari lembaga pembiayaan investasi seperti Indonesia Investment Authority (INA) dalam membiayai beragam proyek-proyek infrastruktur yang ingin dibangun oleh pemerintah.
Dihubungi berbeda, Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa angka yang diajukan oleh Kementerian BUMN yang sebesar Rp 73,26 triliun tersebut masih realistis. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Indonesia masih strugling dengan pandemi Covid-19.
Sehingga pada tahun depan dengan progres pemulihan ekonomi yang masih berjalan maka angka yang diajukan tersebut masih masuk akal. Terlebih lagi jika alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan industri baterai dan proyek infrastruktur jangka panjang lainnya.
"Kalau alokasinya itu untuk pembangunan jangka panjang, saya rasa tidak masalah dan saya kira cukup realistis untuk pengajuan tersebut," kata Riefky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
