Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Aceh.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan menargetkan redistribusi tanah bagi 3.000 jiwa eks kombatan, tahanan politik/narapidana politik (Tapol/Napol), dan masyarakat terdampak konflik di Aceh.
“Kita berikan program Reforma Agraria. Selain kita berikan redistribusi tanah, kita juga melakukan pendampingan (akses reform, red). Ini supaya masyarakat Aceh bisa merasakan kegiatan perekonomian,” ujar Hadi dalam keterangannya yang dihimpun, Kamis (1/31).
Lebih lanjut Hadi menuturkan, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian/lembaga (K/L) juga berfokus pada upaya pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh.
Baca Juga: Dukung PSR, Kementerian ATR/BPN Targetkan Semua Kebun Bersertifikat pada 2024
“Seperti kemarin Pj. Gubernur Aceh sudah menghadap Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) terkait pengembangan ekonomi, semua concern di Aceh,” ujarnya.
Hadi juga menyebut bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar sebanyak dua kali saat rapat bersama Presiden Joko Widodo. Hal ini guna mempercepat penyediaan lahan seluas 6.000 hektare yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
“Apabila ke depan ditemukan kendala atau hambatan, kami akan lapor. Tapi ketika saya bicara dengan beberapa tokoh terkait permasalahan regulasi ini, itu bisa diselesaikan. Tentunya supaya Aceh terus berkembang,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar juga mengutarakan bahwa terdapat salah satu butir perjanjian Helsinki, yakni penyediaan lahan bagi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia berharap, lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca Juga: BPN dan Apkasi sepakat bentuk tim untuk inventarisir persoalan ATR di daerah
“Orang-orang eks kombatan ini kan minim kemampuan, itu nanti bersama kita pikirkan bagaimana,” sebutnya.
Selain itu, Wali Nanggroe Aceh juga berharap, akan ada program-program yang bermanfaat bagi para masyarakat Aceh serta memiliki keberlangsungan yang berkelanjutan.
“Saya rasa di sini nanti bersama-sama bagaimana caranya kita kontrol dan beri nasihat kepada mereka itu terkait ini,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
