Kemenkeu: Penggantian Kendaraan Dinas Harus Efisien dan Akuntabel

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Inpres No 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, penggantian kendaraan dinas atau operasional harus dilakukan secara efisien dan akuntabel. Dimana artinya penggantian tak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Pada prinsipnya penggantian kendaraan operasional maupun kendaraan dinas harus dilakukan dengan cara yang efisien dan akuntabel. Kendaraan yang usia pakainya masih baru tentunya tidak harus buru-buru diganti," kata Isa dihubungi Kontan.co.id, Kamis (15/9.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas, Pemda Usul Ada Insentif

Ia menjelaskan saat ini pihaknya telah menyiapkan anggaran dari penggantian kendaraan dinas. Sayangnya Isa tak merinci berapa besaran alokasi yang disiapkan untuk hal tersebut.

"Untuk [kendaraan] yang sudah saatnya diganti, dan penggantiannya sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, tentu anggarannya sudah disiapkan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Inpres No 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas ditujukan ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Baca Juga: Gaikindo: Butuh Proses Panjang untuk Mendongkrak Produksi Mobil Listrik di Indonesia

Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah, dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News