/2026/02/25/1935025294.jpg "Pengaturan Truk Saat Natal dan Tahun Baru Perlu Jaga Kelancaran Distribusi Logistik")
Sumber: TribunNews.com | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengaturan operasional angkutan barang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 perlu mempertimbangkan kelancaran lalu lintas sekaligus keberlangsungan distribusi logistik.
Pembatasan kendaraan berat pada periode libur panjang berpotensi memengaruhi aktivitas pengiriman barang, biaya distribusi, hingga pendapatan pengemudi.
Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi operasional truk sumbu tiga atau lebih selama periode tersebut menjadi perhatian pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, tanpa menghambat pasokan barang kebutuhan masyarakat.
Ketua Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim alias Inces mengatakan, pengaturan operasional truk perlu turut mempertimbangkan kondisi para pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengiriman barang.
Menurut dia, periode libur panjang Nataru justru menjadi salah satu kesempatan bagi pengemudi untuk memperoleh tambahan pendapatan.
"Jika truk logistik sumbu tiga dilarang beroperasi saat Natal dan Tahun Baru nanti, kam jadi pengangguran. Padahal, keluarga kami kan juga butuh makan. Jadi, tolong pikirkan nasib kami juga," ujar Inces dalam keterangannya, Kamis (12/11), dikutip dari Tribunnews.
Ia juga menyoroti kemungkinan pengalihan pengangkutan barang ke kendaraan sumbu dua yang memiliki kapasitas angkut lebih kecil. Jika volume barang yang diangkut tetap sama, penggunaan kendaraan berkapasitas lebih kecil berpotensi meningkatkan jumlah perjalanan dan biaya operasional distribusi.
Baca Juga: ASEAN DEFA Bakal Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
"Jika terjadi kemacetan, biaya operasional juga pasti akan bertambah. Pemilik barang juga pasti tidak akan mau membayar biaya yang sama dengan kalau mereka menggunakan truk besar. Sementara, para sopir juga pasti tidak mau juga jika bayaran dikurangi," katanya.
Dari sisi perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap, pengaturan lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru tetap memperhatikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Tujuannya, agar ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat tetap terjaga.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, pihaknya mendukung pengaturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Namun, kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan karakteristik distribusi setiap komoditas.
Menurutnya, diikutip dari situs supplychainindonesia, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur akhir tahun berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pengaturan barang yang dikecualikan dari pembatasan operasional perlu mencakup kebutuhan masyarakat secara memadai. Terutama untuk komoditas pangan yang mudah rusak atau memiliki masa simpan terbatas sehingga membutuhkan kelancaran pengangkutan.
Selain kebutuhan pokok dan barang penting, Kemendag juga mengusulkan agar angkutan barang untuk kepentingan ekspor dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian. Menurut Iqbal, kelancaran pengangkutan tersebut turut mendukung aktivitas perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia.
Untuk menjaga distribusi selama periode pembatasan, Kemendag mendorong sejumlah alternatif pengaturan. Di antaranya mengoptimalkan moda transportasi lain Seperti kereta api logistik dan kapal Ro-Ro pada koridor distribusi utama yang rawan kepadatan.
Kemendag juga mengusulkan pengaturan rute alternatif dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan kepadatan lalu lintas. Pemerintah dapat mempertimbangkan jendela waktu operasional bagi angkutan barang yang tidak masuk kategori pengecualian.
Iqbal mencontohkan pemberian kesempatan operasional pada jam dengan mobilitas masyarakat relatif rendah, seperti pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, dengan tetap memperhatikan kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan.
Kemendag juga mendorong pengecualian terbatas bagi angkutan barang yang membawa komoditas kebutuhan masyarakat, dengan persyaratan dokumen muatan atau surat jalan yang dapat diverifikasi.
Kemendag terus memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)