Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang tahun lalu realiasi lelang tembus Rp 26,1 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 4,2% dari yang ditargetkan pada outlook akhir tahun sebesar Rp 25 triliun.
Secara rinci, pencapaian lelang 2020 berasal dari dua sumber yakni balai lelang Rp 12,8 triliun, dan lelang swasta Rp 13,4 triliun. Namun, realisasi lelang sebetulnya kontraksi 3,3% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp 27 triliun.
Kendati demikian, Direktur Lelang DJKP Kemenkeu Joko Prihanto mengatakan pencapaian tahun lalu merupakan kinerja yang cukup posti, bahkan di luar ekspektasi. Sebab, untuk pertama kalinya sistem lelang dilakukan secara online lewat portal lelang.go.id setelah mengeluarkan Peraturan Dirjen terkait yang mengamanatkannya.
Sebelumnya, kata Joko lelang harus dilaksanakan secara tatap muka. “Sebenarnya terkait hasilnya agak surprise cukup bagus di luar prediksi kami. Sebab untuk lelang di masa awal pandemi waktu Juni baru Rp 3 triliun. Betul-betul tidak ada aktivitas, baru mulai meningkat sejak Juli hingga Desember,” kat Joko dalam acara yang bertajuk DJKN Dorong Penguatan Lelang Swasta, Jumat (8/1).
Joko memerinci, jenis objek lelang swasta pada 2020 mencapai 502.187 lot barang antara lain secara berurutan paling banyak berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, inventaris atau peralatan rumah tangga, tanah/bangunan, benda seni/lukisan, dan objek lelang lainnya.
Baca Juga: Realisasi penerimaan pajak korporasi minus 37,8% sepanjang 2020, berikut pemicunya
Sementara itu dari balai lelang, objek barang yang berhasil dilepas ke pemenang lelang diakui Joko tidak sebanyak lelang swasta. Barang-barang itu diantaranya berupa eksekusi jaminan hak tanggunan dari perbankan, barang sitaan bea cukai, dan sitaan berdasarkan putusan pengadilan lainnya.
Adapun di tahun 2021, Joko menargetkan pihaknya dapat mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang sebesar Rp 26 triliun hingga Rp 27 triliun. Salah satu caranya yakni dengan upaya penguatan lelang swasta lewat akses situs Lelang Indonesia atau lelang.go.id.
Dengan demikian, pejabat lelang kelas II yang menjalankan lelang swasta dapat melaksanakan lelang non eksekusi sukarela melalui lelang.go.id yang dapat diakses dari seluruh Indonesia. Selain itu, DJKN juga akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pelaporan pejabat lelang kelas II.
“Termasuk melalui sinergi pembinaan dengan Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK), serta melakukan simplifikasi dan regulasi peraturan mengenai pejabat lelang kelas II,” ujar Joko.
Selanjutnya: Siap-siap, berikut jadwal penerbitan enam SBN ritel pada tahun ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
