Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk mempercepat pembahasan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Berdasarkan Pasal 313 ayat (1) Undang - Undang (UU) 23/2014 menegaskan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yaitu tgl 30 November 2022.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Kemendagri melaporkan hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang telah menetapkan Perda tentang APBD tahun 2023.
Baca Juga: Raperda APBD DKI 2023 Bakal Digelar 18 November 2022
"Menindaklanjuti Pasal 313 UU Nomor 23/2014 dimaksud, saat ini momentum bagi pemerintah daerah melakukan pembahasan atas Rancangan APBD TA 2023 antara Kepala Daerah bersama DPRD," jelas Fatoni pada Kontan.co.id, Minggu (13/11).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per tanggal 11 November 2022 terdapat empat daerah provinsi yang sedang di evaluasi di Kemendagri.
"Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Gorontalo," sebut Fatoni.
Selanjutnya, terdapat 7 pemerintah daerah (5 Kabupaten dan 2 Kota) telah dievaluasi R-APBD oleh pemerintah provinsi. Sementara 178 Pemerintah daerah (14 Provinsi, 125 Kabupaten dan 39 kota) baru melakukan persetujuan bersama atas R-APBD tahun 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
