Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji sebesar Rp 185,73 triliun per September 2026.
Besarnya dana kelolaan tersebut menuntut strategi pengelolaan yang cermat untuk menjaga likuiditas, mengoptimalkan nilai manfaat, serta memastikan keberlanjutan dana bagi jemaah saat ini dan calon jemaah pada masa mendatang.
Pengelolaan dana haji dan peluang pengembangan ekosistem ekonomi haji menjadi bahasan utama dalam 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 yang diselenggarakan BPKH di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) 2026.
Baca Juga: Menkop Sebut Gaji ASN akan Dibayar Lewat Kopdes Merah Putih, Mekanisme dalam Kajian
Mengusung tema Pengelolaan Dana Haji Berkelanjutan Melalui Sinergi Strategis dan Transformasi Digital, forum tersebut menjadi wadah diskusi internasional untuk memperkuat tata kelola, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta memperluas kolaborasi antarlembaga dalam pengembangan ekosistem haji dan umrah.
Tantangan pengelolaan dana haji semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika pasar keuangan, dan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat yang sama, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga semakin tinggi.
Dalam kondisi tersebut, BPKH perlu menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta optimalisasi nilai manfaat dana haji.
Pengelolaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan jemaah yang berangkat saat ini tanpa mengurangi keberlanjutan manfaat bagi generasi berikutnya.
Transformasi digital turut menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam forum tersebut. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan dan manajemen risiko, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.
Baca Juga: Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100%, Ditjen Pajak Siapkan Daftar Wajib Pajak Sasaran
Bahas investasi dan ekosistem haji
IHFF 2026 menghadirkan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, keuangan, dan pengelolaan haji.
Agenda pembahasan mencakup pengembangan Kampung Haji Indonesia, pembangunan ekosistem keuangan haji yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola haji global melalui kemitraan strategis dan inovasi digital.
Sejumlah tokoh yang dijadwalkan memberikan paparan antara lain Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy.
Adapun panel diskusi akan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Sugiri Suparwan, Kepala Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) Ismail Abba Yusuf, serta CEO ISRA Consulting Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasidi.
Baca Juga: Kabar Baik! Sanksi Pajak Rp 14,8 Triliun Dapat Keringanan dari DJP
Diskusi tersebut akan membahas tata kelola dan investasi dana haji, penguatan sinergi Indonesia-Arab Saudi, potensi ekonomi dalam ekosistem haji, serta peluang investasi dan pengembangan infrastruktur di Makkah.
Ekosistem haji dan umrah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi, mulai dari jasa keuangan syariah, teknologi, infrastruktur, transportasi, perhotelan, dan layanan kesehatan hingga industri halal.
Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan potensi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas.
Dorong generasi muda merencanakan ibadah haji
Selain membahas pengelolaan dana dari sisi kelembagaan dan kebijakan, BPKH juga menggelar talkshow bertajuk “GEN Z NAIK HAJI” untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya mempersiapkan ibadah haji sejak dini.
Program ini mengangkat perencanaan keuangan, kebiasaan menabung, pemahaman pengelolaan dana, serta kesiapan fisik sebagai bagian dari persiapan sebelum keberangkatan haji.
Baca Juga: DJP Bidik Penerimaan Pajak Rp 40,2 Triliun Lewat Program Penghapusan Sanksi
Talkshow tersebut dijadwalkan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dokter sekaligus penulis Gia Pratama, musisi Arda Hatna, serta penyanyi dan influencer Tantri Kotak. Diskusi akan dipandu oleh aktivis dan seniman Inayah Wahid.
Melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian generasi muda, BPKH berharap perencanaan keuangan untuk ibadah haji dapat dipahami sebagai tujuan jangka panjang yang perlu dipersiapkan secara realistis dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan IHFF 2026 dan talkshow “GEN Z NAIK HAJI” mencerminkan dua aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan haji, yakni keberlanjutan dana dan kesiapan calon jemaah.
Penguatan tata kelola, investasi yang bertanggung jawab, serta literasi keuangan diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana haji yang berkelanjutan sekaligus menjaga manfaatnya bagi jemaah lintas generasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














