Kelas Atas Tahan Belanja, Pajak Barang Mewah Tak Lagi Wah

Kamis, 22 Januari 2026 / 20:27 WIB

ILUSTRASI. Perluasan Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor (Dok/Kementerian Keuangan)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menurunkan target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri pada 2026 menjadi Rp 8,43 triliun, turun dari target 2025 yang sebesar Rp 10,78 triliun.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025.

Di sisi lain, target PPnBM Impor pada 2026 justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 6,81 triliun dibandingkan 2025 sebesar Rp 5,83 triliun.

Sejumlah pengamat menilai penurunan target pajak barang mewah ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat kelas atas di tengah tekanan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kelas atas saat ini semakin berhati-hati dalam melakukan konsumsi barang luxury seperti mobil mewah dan produk bernilai tinggi lainnya.

"Penurunan PPNBM ini menunjukkan memang kelas atas cenderung menahan belanja, terutama barang-barang luxury item. Jadi lebih cenderung untuk membeli misalnya safe haven, yaitu emas batangan dan surat utang pemerintah," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (22/1).

Menurut Bhima, perubahan pola konsumsi tersebut juga dipengaruhi faktor sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang tertekan, konsumsi barang mewah secara berlebihan dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial hingga risiko kriminalitas.

"Sehingga orang-orang kaya juga mungkin mengurangi untuk melakukan pembelian barang-barang mewah karena terkait dengan maraknya kriminalitas," katanya.

Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global juga disebut memperkuat kecenderungan ini, sehingga berdampak langsung pada target penerimaan PPNBM.

Pandangan senada disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang menghentikan sejumlah insentif pajak bagi kelompok menengah atas dalam beberapa waktu terakhir.

Misalnya saja penghentian insentif pajak kendaraan listrik serta pembatasan insentif di sektor perumahan dan properti.

"Semakin terbatasnya insentif tersebut membuka peluang terjadinya penyesuaian harga pada barang-barang terkait (mewah)," kata Rendy.

Kenaikan harga tersebut, menurutnya, berpotensi menekan minat beli kelas atas, terutama karena barang-barang mewah bersifat tersier dan pada umumnya sudah dimiliki.

"Dengan kondisi tersebut, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penjualan barang mewah diperkirakan akan melambat, khususnya pada tahun 2026," jelasnya.

Perlambatan tersebut pada akhirnya dinilai akan berimbas pada realisasi penerimaan pajak, termasuk PPnBM yang ditargetkan pemerintah tahun ini.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan target PPnBM mencerminkan sikap pemerintah yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi.

Ia menekankan bahwa daya beli masyarakat kelas atas belum sepenuhnya pulih, sementara pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan harga barang mewah.

"Saya melihat Pemerintah mencoba realistis dimana tahun 2026 ini masyarakat kelas atas mengurangi belanja barang mewah, karena isu daya beli yang belum membaik dan pelemahan Rupiah yang membuat barang mewah mengalami kenaikan harga," ujar Wijayanto.