Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Langkah pemerintah yang membuka banyak sektor untuk ditanami duit investor asing, mengundang sejumlah protes dari kalangan pengusaha. Karena itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) membentuk kelompok kerja untuk menampung keluhan dari pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, sejatinya, pihaknya mendukung langkah pemerintah. Pemerintah memutuskan mengeluarkan 35 sektor dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini diumumkan sebagai Paket Kebijakan X, pekan lalu.
Soetrisno bilang, dalam Pokja tersebut, kalangan pengusaha dan asosiasi dapat memberikan respon dan mengusulkan solusinya.
"Nanti akan kami lihat dan evaluasi akibat dari DNI ini, apa yang akan terjadi. Kalau memang itu dibutuhkan suatu dorongan agar pemain lokal tidak tergusur, kami antisipasi," kata Soetrisno, Senin (15/2).
Sekretaris KEIN Putri Wardani nambahkan, dalam pengambilan keputusan pemerintah harusnya herhati-hati. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah menjadi bumerang dan mematikan industri dalam negeri. Oleh karenya itu, perlu perhitungan yang matang dan memperhatikan kesiapan industri dalam negeri. "Yang perlu disempurnakan, ditabulasi dari aduan asosiasi," kata Putri.
Sekadar informasi, beberapa asosiasi sudah menyuarakan agar pemerintah tetap membatasi kepemilikan asing, terutama agar tidak menggilas usaha kecil. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani mengatakan, keluhan yang masuk misalnya dari pengusaha restoran dan perhotelan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
