Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Maharani juga menyoroti kebijakan yang prosesnya cenderung tertutup. Hal itu menyebabkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan yang menyebabkan lemahnya legitimasi kebijakan di kalangan pemangku kepentingan.
"Kegagalan pemangku kepentingan pemerintah maupun non-pemerintah untuk melihat dan merespon ketimpangan ini dapat mengakibatkan implikasi serius terhadap legitimasi kebijakan ke depannya, lebih jauh lagi kepentingan nasional Indonesia secara luas," tegasnya.
Baca Juga: Industri rokok dapat stimulus, ini saham rokok yang menarik
Dalam konteks ini, menjadi sangat urgen bagi Indonesia untuk mengkritisi regulasi restriktif terhadap IHT dengan mengedepankan dialog multipihak yang berbasis demokrasi deliberatif dalam proses perumusan kebijakan.
“Proses yang inklusif akan menghasilkan kebijakan dengan legitimasi yang kuat dan representasi yang luas," pungkas Maharani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
