Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang diberikan terhadap sejumlah negara. Menurut Wiranto, tidak ada keuntungan yang diterima Indonesia dari kebijakan tersebut dan justru menimbulkan berbagai macam persoalan.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri yang membahas soal tenaga kerja asing (TKA) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017). "Kenyataannya banyak negara-negara kecil yang bebas visa, kita tidak memperoleh keuntungan timbal balik," kata Wiranto.
"Nanti ada tim khusus, leading sector-nya Kemenkumham, untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa," ujarnya.
Wiranto menjelaskan, kebijakan bebas visa yang awalnya bertujuan untuk menarik wisatawan ternyata juga menimbulkan kerawanan. Kebijakan tersebut justru dijadikan pintu masuk tenaga kerja asing ilegal dari banyak negara.
Selain itu, Wiranto menyebut bahwa kebijakan bebas visa dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba dan masuknya orang-orang yang diduga telibat terorisme internasional. "Itu kami tinjau kembali. Jadi intinya bebas visa yang tadinya kami arahkan untuk menarik wisatawan itu juga ternyata menimbulkan kerawanan," ucapnya.
Ditemui secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah kebijakan bebas visa menyebabkan maraknya tenaga kerja asing ilegal.
Menurut dia, keputusan mengevaluasi kebijakan tersebut hanya karena pemerintah menganggap tidak ada keuntungan atau timbal balik dari negara-negara kecil.
"Enggaklah. Kan itu berapa sih yang masuk. Orang China-nya saja cuma 21.000. Relatif kecil daripada orang kita yang kerja di luar negeri. Jadi kita menciptakan ketakutan sendiri," kata Yasonna.
"Itu dievaluasi karena ada negara-negara kecil yang enggak pernah kirim turisnya, untuk apa kita kasih," ujar dia.
(Kristian Erdianto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
