Reporter: Dadan M. Ramdan, Arif Wicaksono | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Kalangan pengusaha mulai resah lantaran aksi kaum buruh yang menuntut upah layak dan penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing sudah di luar batas. Bahkan, menurut versi pengusaha, terjadi unsur pemaksaan dan penekanan sehingga sangat merugikan kepentingan pengusaha.
Mereka menganggap polisi sudah tidak berdaya menghadapi aksi para buruh itu. Makanya, sejumlah pengusaha di Bekasi dan Cikarang mengadu ke tentara agar mendapat jaminan keamanan dari intimidasi kaum buruh.
Kemarin (15/10), sebanyak 15 pengusaha dari berbagai sektor industri mendatangi kantor Komando Resort Militer (Korem) 051/Wijayakarta, Bekasi. Mereka diterima Danrem, Kolonel Inf Purwanto.
Deddy Harsono, Ketua Forum Investor Bekasi (FIB) mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihak pengusaha menyampaikan berbagai keluhan terhadap aksi pemaksaan tersebut. Keluhan ini merupakan puncak rasa frustrasi pengusaha. "Jika aksi buruh dibiarkan akan menjadi masalah berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Deddy, ada beberapa keluhan yang disampaikan pengusaha ke TNI. Pertama, pembiaran oleh pihak kepolisian. Pembiaran ini terlihat dari tidak adanya perlawanan terhadap buruh ketika melakukan pengrusakan pagar pabrik dan penawanan para buruh pabrik lainnya.
Kedua, upaya pemaksaan dari buruh kepada perusahaan untuk meneken perjanjian pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap. "Walaupun ada pengusaha yang mengakui melakukan tindakan pelanggaran terkait outsourcing, namun caranya jangan dengan paksaan," protes Deddy.
Tentara serahkan keamanan ke polisi
Aksi buruh itu membuat kegiatan produksi pabrik terganggu yang berdampak pada kerugian. Deddy bilang, dampak aksi sepihak buruh ini ada sejumlah pabrik yang stop beroperasi.
Deddy mengaku, setelah mendengar paparan dari pengusaha, pihak Danrem menanggapi positif informasi dari pengusaha. Cuma, mereka tidak bisa mengambil alih keamanan pabrik karena akan melanggar undang-undang.
Danrem 051 Wijayakarta, Kolonel Purwanto mengaku, kedatangan para pengusaha sebatas silaturahmi biasa. "Mereka menyampaikan masukan-masukan terkait situasi yang tengah berkembang," ujarnya.
Nah, pihaknya akan berupaya melakukan mediasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi masalah tersebut. "Soal keamanan adalah wewenang polisi dan kami tentu koordinasi," jelasnya.
Muhammad Rusdi, Sekretaris Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai, kedatangan pengusaha ke tentara adalah hak mereka. Selama ini, kaum buruh juga menjalin hubungan baik dengan aparat keamanan.
Deddy menambahkan, setelah bertemu dengan Korem, pengusaha juga berencana akan mendatangi pihak Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi untuk menyampaikan keluhan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
DPR minta beleid KHL diubah
Inilah keluhan buruh di depan DPR
