Reporter: Abdul Basith | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kalimantan Timur (Kaltim) terganjal sertifikasi lahan. Sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bilang perkara lahan untuk lokasi tersebut sudah rampung.
Saat ini perizinan berada di tangan pemerintah pusat. "Lahannya sudah tidak masalah, persoalan sertifikasinya belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujar Isran usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (27/12).
Padahal Isran bilang infrastruktur penunjang KEK MBTK telah dibangun. Namun, sertifikasi yang belum ada membuat investor masih menunggu untuk masuk ke KEK MBTK.
Sebelumnya sejumlah investor memiliki ketertarikan terhadap KEK MBTK. Antara lain terdapat industri batu bara dari Korea dan China yang berminat berinvestasi di kawasan tersebut.
Selain itu, KEK MBTK juga menarik bagi industri pengolahan crude palm oil (CPO) dan pelabuhan. KEK MBTK akan mempersingkat waktu ekspor menjadi hanya sembilan hari dibandingkan ekspor dari Surabaya yang mencapai 29 hari. "Ada banyak investor yang mau, tetapi kan persoalan statusnya yang masih belum resmi," terang Isran.
Saat ini pemerintah tengah menggenjot pemberian sertifikasi lahan. Ditargetkan awal tahun 2019 KEK MBTK bisa diresmikan. "Gubernur Kaltim, Bupati, dan BPN sepakat bahwa bulan Januari 2019 diselesaikan semua," jelas Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto.
Asal tahu saja, sepanjang tahun 2018 telah ada 12 KEK yang diumumkan. Dari angka tersebut sebanyak enam KEK telah diresmikan beroperasi antara lain KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Galang Batang, dan Lhokseumawe.
Selain KEK MBTK, ada pula KEK Tanjung Api-Api (TAA), Sumatra Selatan yang belum selesai. KEK TAA direvisi untuk memasukkan kawasan Tanjung Carat.
"Bukan perpanjangan, bukan dihentikan, tapi revisi untuk memasukan kawasan Tanjung Carat itu untuk menjadi kawasan yang terintegrasi dengan KEK," ujar Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru yang juga hadir dalam rapat koordinasi di Kemko Perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
