Reporter: Ardian Taufik Gesuri, Asep Munazat Zatnika, Barly Haliem, Hasbi Maulana | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Suhu politik Tanah Air masih tinggi, karena efek perseteruan KPK vs Polri hingga memanasnya tensi politik DKI Jakarta. Toh, the show must go on! Agenda ekonomi dan pembangunan harus jalan. Apalagi APBNP 2015 sudah disahkan. Beleid anggaran tersebut jelas krusial karena menjadi modal pemerintah baru mewujudkan segudang janji pembangunan. Oleh sebab itu, penting bagi kita bersikap kritis, memantau jalan pikiran, gagasan, dan agenda pembangunan pemerintahan. Nah, apa dan bagaimana agenda ekonomi rezim baru? Berikut adalah seri terakhir Dialog Khusus Ekonomi Presiden Joko Widodo dengan Tim KONTAN, akhir pekan lalu.
kontan: Apa poin penting bidang ekonomi setelah empat bulan jadi presiden?
presiden: Menurut saya yang paling penting sekarang APBNP sudah selesai. Tidak lagi ada orang yang ragu. Itu poin yang penting sekali.
Kedua, alokasi anggaran infrastruktur saat ini paling besar dalam sejarah republik. Lihat loncatannya. Sekitar Rp 290 triliun. Ini modal besar.
Kemudian penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN juga terbesar dalam sejarah. Ini bukan pemberian cuma-cuma tapi ada maksudnya. Ada tujuannya. Semua yang kita berikan melalui PMN masuknya juga fokus ke infrastruktur.
Dan juga penting untuk diketahui bahwa antara DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu. Padahal dulu orang khawatir APBNP akan terganggu. Nyatanya tidak. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa DPR dan pemerintah bisa bermitra dan bekerjasama. Ini harus dipandang sebagai sebuah sinyal yang bagus.
KONTAN: Selama ini kan problemnya di pencairan dan penyerapannya?
PRESIDEN: Ya, sekarang enggak boleh lagi. Kan, tiga bulan kemarin sudah banyak yang kita sederhanakan supaya anggaran bisa cepat.
Saya berikan contoh. Pupuk dan bibit tidak usah pakai lelang. Dulu-dulu harus lelang. Ya, sulit dijalankan.
Coba, pas musim hujan benih enggak datang-datang karena menunggu lelang. Lelang selesai, benih ada, tapi hujan sudah reda. Apa yang bisa ditanam? Pupuk juga begitu. Mana mungkin bisa swasembada kalau begini.
Makanya, prosesnya disederhanakan. Perpres pengadaan barang dan jasa kita tinjau. Saya dorong juga supaya e-catalog, e-processing, dan e-tendering. Semua ini mempercepat proses.
Sekarang mulai bergerak. Januari kemarin sudah banyak kontrak tender.
KONTAN: Bagaimana menutup celah suap?
PRESIDEN: Saya kira masyarakat dan media harus mengawasi. Yang jelas kita menerapkan manajemen kontrol yang ketat. Tetap ada rem dan pengawasan.
kontan: Pajak jadi penopang anggaran. Target tahun ini naik tinggi sekali. Apakah bisa tercapai?
presiden: Tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak hanya naik 5% per tahun . Itu pun tidak tercapai. Sekarang, kok, targetnya naik hampir 40%. Orang selalu bertanya, memang bisa?
Saya jawab, bisa! Pemerintah sekarang bekerja dengan detil. Saya mengundang Kanwil-Kanwil Pajak untuk mendapat masukan. Dari masukan-masukan itu, kemudian dikalkulasi, dihitung potensinya. Ketemu angkanya, ya, angka itulah yang kita pakai.
Jadi, target kenaikan 40% bukan angka hura-hura. Pajak sendiri yang bikin targetnya.
kontan: Sumber yang digenjot dari mana?
presiden: Target wajib pajak yang dikejar bukan dari isi kandang yang sudah ada. Yang dicari sekarang adalah potensi di luar kandang. Ekstensifikasi pajak.
Potensinya masih gede sekali. Banyak golongan menengah belum punya NPWP. Jumlahnya bukan ribuan lagi, tapi ada jutaan orang. Itu yang kita kejar.
kontan: Apa nanti tidak mengesankan pajak kalap mengejar setoran?
presiden: Mereka kan bekerja ada aturannya. Enggak mungkin kalap. Gimana, sih? Ini ekstensifikasi. Masyarakat dan dunia usaha enggak usah takut. Soal caranya bagaimana, pokoknya sudah disiapkan. Ini masalah strategi, enggak mungkin diceritakan.
kontan: Apa sebenarnya maksud yang ingin dicapai dari kenaikan PMN bagi BUMN?
PRESIDEN: Di negara-negara maju juga menerapkan begitu. Kalau ekuitas BUMN ditambah, kemampuannya bisa naik lima-tujuh kali. Misalnya BUMN kita beri modal tambahan 10, kemampuannya bisa naik menjadi 70. Kalau kementerian diberi 10, jadinya, ya, tetap 10.
Itu sebabnya, pola BUMN kita dorong untuk menyangga proyek pemerintah. Tentu sesuai fokusnya. Yang berhubungan infrastruktur jalan dan perumahan kita serahkan ke BUMN karya. Yang berhubungan dengan pelabuhan kita serahkan ke Pelindo. Yang berhubungan dengan bandara kita serahkan ke Angkasa Pura, dan kereta api kita kasih ke KAI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
