Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus Covid-19 terus bertambah belakangan ini sejalan dengan adanya barisan baru yakni varian delta. Akibatnya, dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi bisa bertambah parah. Untuk itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah perlu menjalankan lima langkah ini.
Pertama, menyusun worst case scenario bilamana PPKM Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19. Sebab worst cese scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar, hal itu berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rencana APBN 2022.
Kedua, pemerintah harus mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerjasama internasional dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Kerjasama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi tentang segala hal terkait Covid-19.
Namun keadaan saat ini seiring meningkatnya gelombang kedua covid-19, Indonesia membutuhkan banyak sumber daya. Sekedar contoh, pengambilan spesimen virus harian saja Indonesia belum menyentuh jutaan spesimen, masih sekitar 200 an ribu per hari.
Baca Juga: Transaksi bursa masih wajar di tengah PPKM Darurat, ini saham-saham penopangnya
Padahal, menurut Said pengambilan spesimen yang banyak dan memenuhi standar epidemiologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat kita terkena Covid-19.
"Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda. Oleh sebab itu, mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan Covid-19 harus mulai dilakukan," kata Said dalam keterangannya, Jumat (9/7).
Ketiga, dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan Covid-19 di tanah air, Said mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan penegakan hukum pro justicia terhadap para spekulan baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan panic buying dan selling.
Baca Juga: Reksadana pasar uang dinilai masih menarik di tengah volatilitas pasar yang tinggi
"Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak, dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah. Hukum mereka seberat beratnya," ujar Said.
Keempat, bila harus membuat kebijakan kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, Said mengharapkan pemerintah berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup. Langkah ini untuk mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan kita yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.
Kelima, Said mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan.
Selanjutnya: Rupiah melemah tipis pada Jumat (9/7) dibayangi penyebaran Covid-19 varian Delta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
