Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Memburuknya kondisi keuangan menjadi alasan bagi PT Jaba Garmindo tidak bisa membayar utang kepada kreditur. Kondisi ini terungkap dalam sidang lanjutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT UOB Indonesia, Kamis kemarin (22/1).
Kuasa hukum PT Jaba Garmindo, Suharto menuturkan, termohon mengakui memiliki sejumlah utang kepada CIMB Niaga dan UOB Indonesia. Namun, kondisi perekonomian saat ini tidak stabil sehingga kondisi keuangan Jaba Garmindo terpengaruh.
Di dalam berkas jawaban yang diperoleh KONTAN, Suharto menuding, unjuk rasa buruh pabrik menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMP) telah mengganggu kelancaran proses produksi dan mempersulit aliran kas perusahaan. "Sejumlah pembeli dari luar negeri membatalkan pesanannya," jelas Suharto.
Selain itu, beberapa produk garmen yang telah di ekspor dikembalikan karena tidak lulus pemeriksaan. Penyebab lainnya, proses produksi yang terlalu lama sehingga pengirimannya terlambat lalu harus memakai pesawat. "Keterlambatan pengiriman ini membuat pembeli asing kecewa dan menunda pembayaran," tambah Suharto.
Masalah lain yang menambah pelik kondisi keuangan Jaba Garmindo adalah kenaikan tarif dasar listrik industri sebesar 40% sejak 2014. Tak ayal, perusahaan dihadapkan pada kondisi dilematis. Karena tidak mungkin melakukan PHK terhadap 5.000 pekerjanya, maka pembayaran kewajiban kepada kreditur tertunda. "Jika perusahaan memaksakan diri membayar utangnya, dikhawatirkan terjadi PHK," jelas Suharto.
Mendengar berbagai alasan itu, Kuasa hukum pemohon, Yuhelson mengatakan, alasan itu telah disampaikan pihak termohon I saat menawarkan rencana restrukturisasi utang kepada kreditur. Namun, penawaran tersebut kurang menarik bagi kreditur. "Tawaran mereka masih jauh dari harapan klien kami," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
