Kakek Prabowo Masuk Daftar Calon Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya

Senin, 09 November 2026 / 12:44 WIB

Margono Djojohadikoesoemo (Perpustakaan Nasional Indonesia/dok.)

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo masuk dalam daftar 10 tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 2026.

Kakek Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki rekam jejak penting dalam membangun fondasi sistem keuangan Indonesia, terutama melalui pendirian PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Usulan gelar pahlawan nasional bagi Margono berawal dari komunitas warga melalui Seruan Eling Banyumasan pada Maret 2025.

Usulan tersebut diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah hingga diterima Kementerian Sosial pada 6 April 2026.

Meski namanya tidak sepopuler sejumlah tokoh kemerdekaan lainnya,

Margono memiliki kontribusi besar dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia setelah merdeka. Ia merupakan tokoh di balik pendirian bank milik negara yang berperan penting dalam sistem keuangan nasional.

Mengutip Dinas Arsip dan Perpustakaan Banyumas, Margono lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894.

Ia berasal dari keluarga pejuang dan merupakan keturunan Raden Tumenggung Banyakwide, panglima yang menjadi pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.

Ayahnya menjabat sebagai Asisten Wedana Banyumas. Margono menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900–1907.

Latar belakang pendidikan dan keluarganya turut membentuk kiprahnya dalam pemerintahan serta pergerakan kebangsaan.

Margono juga merupakan ayah dari ekonom Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Dua putranya, Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo, gugur dalam Pertempuran Lengkong.

Nama keduanya kemudian diabadikan sebagai nama cucunya, Prabowo Subianto dan Hashim Sujono.

Penggagas pendirian BNI

Salah satu kontribusi terbesar Margono adalah menggagas pendirian bank negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.

Gagasan ini muncul pada awal kemerdekaan ketika Indonesia membutuhkan lembaga keuangan sendiri untuk memperkuat kedaulatan ekonomi.

Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Margono dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama.

Dari posisi tersebut, ia mendorong pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi sebagaimana amanat UUD 1945.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono pada 16 September 1945 untuk mempersiapkan pendirian lembaga tersebut.

Tiga hari kemudian, Sidang Dewan Menteri memutuskan pembentukan bank milik negara yang menjalankan fungsi bank sirkulasi.

Gagasan itu akhirnya terealisasi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pendirian Bank Negara Indonesia pada 15 Juli 1946.

Margono kemudian dipercaya menjadi direktur utama pertama BNI.

Di bawah kepemimpinannya, BNI menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kedaulatan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Status hukum BNI selanjutnya berubah menjadi perseroan terbatas (persero) pada 1970.

Selanjutnya