kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.545.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.131   22,00   0,12%
  • IDX 5.089   38,48   0,76%
  • KOMPAS100 656   6,91   1,06%
  • LQ45 524   6,13   1,18%
  • ISSI 165   0,97   0,60%
  • IDX30 295   3,55   1,22%
  • IDXHIDIV20 400   5,71   1,45%
  • IDX80 76   0,81   1,07%
  • IDXV30 110   1,35   1,25%
  • IDXQ30 100   1,42   1,44%

Menaker: Pencairan BSU Rp 900.000 Masih Proses di Kemenkeu


Senin, 09 November 2026 / 12:54 WIB
Menaker: Pencairan BSU Rp 900.000 Masih Proses di Kemenkeu
ILUSTRASI. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (KONTAN/Hervin Jumar)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah masih memfinalisasi pencairan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 900.000 untuk pekerja. Saat ini, proses program bantuan tersebut masih berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, setelah proses finalisasi di Kemenkeu selesai, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data calon penerima BSU.

"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Airlangga Tegaskan Program BSU Bukan Menyasar Kelas Menengah

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menyiapkan BSU sebesar Rp 900.000 untuk pekerja. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan besaran Rp 300.000 per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan, program BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir mencapai Rp 12 triliun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, terdapat sejumlah persyaratan bagi pekerja yang berhak menerima BSU.

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kedua, merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.

Keempat, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga: Kapan BSU Ketenagakerjaan Rp 900.000 Cair? Ini Penjelasan Resmi Kemnaker

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Analisis Untukmu

Berita ini artinya apa buat kamu?



TERBARU

[X]
×